Liputan Sidang Pilkada Tolikara, Tiga Jurnalis Televisi Diancam Dibunuh

Jayapura – Tiga wartawan televisi diintimidasi setelah mengambil gambar dalam persidangan sengketa pilkada Kabupaten Tolikara dengan menghadirkan lima komisioner KPUD Tolikara.

Ketiganya adalah Ricardo Hutahaean, kontributor MetroTV; Mesakh Item, jurnalis TVRI dan Audi, jurnasli JayaTV.

Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, membuat ketiga wartawan itu harus menghapus video yang telah diambil sebelumnya.

Kontributor Metro TV, Ricardo Hutahaean menuturkan Ketua Majelis Hakim, Benyamin Nuboba yang didampingi dua hakim anggota yakni Roberto Naibaho dan Ottow W. Siagian sempat mempertanyakan kehadiran ketiganya di ruang sidang, sebelum sidang dimulai.

Ricardo langsung memberikan alasan bahwa ketiganya sedang melakukan tugas jurnalistiknya, sambil menunjukkan id card masing-masing. Tak lama kemudian, ketiganya dipersilahkan untuk melakukan pengambilan gambar.

Namun setelah itu, saat ketiganya sedang duduk pada salah satu ruangan di Pengadilan Wamena, didatangi oleh 20 orang warga dan rombongan warga itu lantas menginterogasi dan mengancam ketiga jurnalis ini, untuk menghapus gambar yang telah diambil didalam ruangan sidang.

“Mereka mengancam kami dan mengeluarkan kata-kata makian. Salah satu warga yang mulutnya bau alkohol bahkan mengancam akan mencari dan membunuh kami, jika video itu sampai keluar di televisi,” ucap Ricardo, Jumat 28 April 2017.

Saat pertemuan dengan 20-an warga tersebut, ketiganya masih terus bernegosiasi tentang fungsi dan peranan pers dalam persidangan ini dan ketiganya meyakinkan akan memberitakan persidangan tersebut secara berimbang.

“Sayangnya, kelompok warga ini hampir memukul kami dan demi keamanan, kami bertiga menghapus video hasil liputan itu,” katanya.

Didalam persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Tolikara yang memasuki pemeriksaan saksi-saksi juga diduga tak ada pengawalan polisi dalam persidangannya.

“Padahal, sebelum persidangan dimulai, kami sudah berkomunikasi dengan Kapolres Jayawijaya, untuk meminta pengamanan,” ujar Ricardo.

Terkait kejadian tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura menyesalkan tak adanya jaminan keamanan bagi awak media khususnya dalam peliputan kasus-kasus yang sensitif di pengadilan.

Ketua AJI Jayapura, Eveert Joumilena menyerukan agar pimpinan Pengadilan Tinggi Papua segera mengeluarkan instruksi bagi seluruh pimpinan Pengadilan negeri di Papua agar memberikan kebebasan bagi media untuk meliput segala kasus dalam persidangan.

AJI Jayapura juga meminta agar pimpinan Polda Papua juga memberikan arahan bagi seluruh pimpinan Polres untuk memberikan perlindungan bagi awak media yang bertugas di persidangan.

“Tugas wartawan hanya memberikan informasi bagi publik dan tak memiliki kepentingan apapun. Semuanya itu untuk memberi masukan bagi Forkompimda untuk mengeluarkan kebijakan atau program demi terciptanya bonum commune atau kesejahteraan bersama,” kata Koordinator Advokasi AJI Jayapura, Fabio Maria Lopes Costa menambahkan, Jumat 28 April 2017. *** (Lazore)

DPRD Tolikara Lakukan Pergantian Alat Kelengkapan Dewan

Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara melakukan pergeseran alat kelengkapan dewan. Kegiatan ini di 27 anggota DPRD. Sementara 3 lainnya tidak hadir.

Ketua DPRD Tolikara, Ikiles Kogoya, SH mengatakan pergeseran alat kelengkapan dewan disesuaikan dengan tata tertib, setelah 2,5 tahun dilakukan pembentukan, harus ada pergeseran.

Ketiga komisi yang dilakukan pergeseran yakni Komisi A, membidangi pemerintahan dan hukum, lalu Komis B membidangi ekonomi dan infrastruktur, serta Komis C membidangi pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Lalu, ada juga kelengkapan dewan yang dilakukan reposisi yakni Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg)

Dalam pergantian itu, secara aklamasi terpilih Ketua Komisi A, Yohan Wanimbo, S.IP dan Wakil Ketua, Lendius Weya; Ketua Komisi, Semuel Braly Weya, SE dan Wakil Ketua; Yanto Murib; Ketua Komisi C, Mendarmin Weya dan Wakil Ketua Tommy Munif Yikwa.

“Pergeseran secara rutin dilakukan untuk penyengaran dan meningkatkan efektifitas, efisiensi kinerja dewan sebagai fungsi pengawasan, termasuk pembangunan yang telah dilaksanakan, agar dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi Bupati Tolikara,” jelasnya belum lama ini.

Sementara itu, Ketua II DPRD Tolikara, Yotam Robert Wenda,SH mengapresiasi kerja Bupati Tolikara Usman G Wanimbo dan Wakil Bupati Amos Yikwa yang telah memberikan kemajuan besar untuk daerahnya.

“Mari kita dukung pemerintah yang sudah memberikan kemajuan dengan baik,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, alat kelengkapan dewan yang sudah berganti ini diharapkan dapat bersinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), agar program mencapai sasaran yang diharapkan.

“Termasuk dengan keluhan masyarakat di kampung dan distrik harus diperhatikan. Musrenbang kampung ataupun distrik harusnya dilakukan juga. Namun saya melihat Bappeda Tolikara kurang merespon ini,” kata politisi PKS tersebut. *** (Diskominfo Tolikara)                                    

Di Panaga, Usman-Dinus Kembali Raih Ikat Suara 4 Distrik

KARUBAGA-Setelah sebelumnya, dalam kampanye di Distrik Kanggime, pasangan calon bupati Tolikara nomor urut 1, Usman G Wanimbo – Dinus Wanimbo mengikat suara dari 4 distrik.

Kini, calon petahana ini, kembali mengklaim meraih suara penuh alias ikat suara dari 4 distrik saat kampanye yang dipusatkan di Distrik Panaga, baru-baru ini.Suara itu, dari dukungan masyarakat dari Distrik Panaga, Gika, Timori dan Emeluk, yang disampaikan melalui kepala-kepala suku dan dari ikatan mahasiswa dari keempat distrik tersebut.Paslon bupati Tolikara berjukuk Manis ini, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat empat distrik tersebut, melalui pernyataan sikap mereka mendukung 100 persen untuk Usman-Dinus.“Itu terbukti dalam ucapan penyampaian masing-masing para kepala suku dari distrik itu yang telah menyampaikan dukungan 100 persen kepada kami, termasuk pimpinan agama atau gereja,” kata Usman G Wanimbo didampingi Dinus Wanimbo, usai kampanye.Apalagi, kata Uman, hampir semua kampanye belum ada pernyataan dukungan dari mahasiswa, tetapi untuk Distrik Gika, Panaga, Timori dan Emeluk, ikatan mahasiswa setempat mendukung Usman-Dinus.“Selain mendukung kami, mereka juga menyampaikan aspirasi agar pendidikan mereka diperhatikan, termasuk hingga S2 atau S3,” ujarnya.Selain itu, juga memberikan peluang kepada putra daerah setempat untuk dapat menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.Sementara itu, dari masyarakat dan kepala-kepala distrik meminta untuk dilakukan pemekaran kampung dan distrik.“Ini juga menjadi agenda kami kedepan jika kami terpilih. Kami akan membawa itu dalam aspirasi masyarakat untuk kita angkat dalam program kami kedepan,” ujar Usman dihadapan ribuan massa pendukungnya.Dalam kampanye di Panaga ini, dukungan terhadap Usman-Dinus sangat jelas terlihat dari ribuan massa yang bersuka cita mengikuti kampanye, sambil menyanyikan lagu-lagu daerah setempat.Usman mengatakan, jika masyarakat sudah mengetahui semua kandidat bupati, termasuk kerjanya. “Jadi, saya silahkan pilih mana yang terbaik, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Mereka sudah tahu semua,” ujarnya.Yang jelas, pihaknya akan terus memperbaiki kekurangan ke depan, termasuk kurangnya tenaga medis dan dokter di puskesmas, sesuai visi misinya untuk mengembangkan SDM di Tolikara yang menjadi prioritasnya. (*/tim)

PSU 18 DISTRIK DI KABUPATEN TOLIKARA DILAKSANAKAN TGL 16 MEI

Pilkada Kabupaten Tolikara yang digelar setentak pada 15 Februari 2017 yang lalu berujung di Mahkamah Konstitusi. Kemenangan Pasangan MANIS (Usman G. Wanimbo dan Dinus Wanimbo) harus ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah adanya upaya hukum yang ditempuh oleh Pasangan Calon nomor urut 3, Jhon Tabo dan Barnabas. Isi gugatan di MK untuk mendiskualifikasi atau dihanguskan suara masyarakat di 18 Distrik yang dianggap bermasalah oleh Pemohon.

KPUD kab Tolikara berjuang meyakinkan MK, bahwa suara di 18 distrik itu adalah murni dan merupakan hak politik rakyat yang harus dihargai sehingga tidak boleh didiskualifikasi atau dihanguskan hanya untuk mengejar kekuasaan.

MK akhirnya menolak permintaan pasangan no 3 dan memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 distrik

KPU Provinsi Papua dalam hal ini ditunjuk selaku pelaksana PSU yang mengambil alih tugas dan wewenang dari KPUD Tolikara bersama Bawaslu Provinsi Papua yang juga mengambil alih tugas dan wewenang Panwas Kabupaten Tolikara hadir membahas rencana pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara.

Dalam hasil Rapat Koordinasi Pemda dan KPUD Tolikara yang dilaksanakan hari ini, kamis (13/04/2017) di Aula Kantor KPU Provinsi Papua ditetapkan waktu pelaksanaan PSU pada 16 Mei 2017. Adapun rencana penganggaran diperkirakan mencapai 20 M lebih yang berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Tolikara.

"Kebutuhan PSU yang direncanakan sekitar 16 M lebih itu belum termasuk beberapa kebutuhan lainnya. Idealnya bisa mencapai 20 M yang akan direvisi oleh Sekretaris KPU Tolikara yang akan diapprove oleh KPU Tolikara", jelas Ketua KPUD Tolikara. (Plh) Beatrix Wanane.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Usman G. Wanimbo hadir juga selaku Bupati Tolikara menyambut positif hasil pertemuan Rapat Kordinasi tersebut. Dan berkenaan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan pada 16 Mei 2017 mendatang, Pemerintah Tolikara mengaku siap untuk melaksanakannya.

"Itu kita siap sekali. Pelaksanaan tanggal 16 itu kita siap. Saya minta pelaksanaannya lebih cepat lebih baik", tegas Usman G. Wanimbo.

(Sumber foto : Tiara )

Bhabinkamtibmas Polres Tolikara Bersama Kepala Suku Selesaikan Kasus Perzinahan

Majalah Toli--Polda Papua, Polres Tolikara – Bhabinkamtibmas Polres Tolikara Bripda Philipus Samtai bersama dengan Kepala Suku Emas Bogum menyelesaikan Kasus Perzinahan secara Adat di mako Polres Tolikara, Selasa (11/04/17).

Bertempat di lapangan apel Polres Tolikara Telah di selesai secara adat Kasus Perzinahan antara Pihak Pelaku Ekiles Wandik dan Pihak Korban Yokilera Wonda

Bripda Philipus Samtai anggota Bhabinkamtibmas Polres Tolikara menegaskan bahwa Kita bersama menyelesaikan masalah ini dengan baik. Hati yang dingin dan Kedua pihak yang hadir agar memberikan keterangan sesuai dengan awal mulai kejadian serta permintaan denda adat dari pihak korban sesuai dengan aturan adat di Distrik Karubaga Kab.Tolikara.

Di sampaikan Emas Bogum ( Kepala suku ) berupa nasehat kepada kedua pihak agar tidak melakukan perbuatannya lagi agar masalah tidak terulang kembali.

Memberikan waktu kepada keluarga untuk saling meminta maaf dan meminta pihak pelaku agar membayar denda adat berupa uang sebesar Rp 10.000.000, ( Sepuluh juta rupiah ) dan binatang ternak sebanyak 5 ( Lima ) ekor babi.

Dalam penyelesaia masalah di Kab.Tolikara masih berpegang kepada hukum dendat dari pada hukum positif

Kami orang Tolikara bangga karena dia

Majalah Toli--Kami orang Tolikara bangga karena dia
Kami orang Tolikara sukacita karena Dia-
Dia seorang yang menytahkan paradigma sesat yang menganggap kami orang pendalaman keterbelakangan, tertinggal dan tidak tau apa-apa
Dia pahlawan bagi jutaan orang pinggiran dan belakangan
Dia lahir dari kesederhanaan
Terpanggil utk mengubah sejarah dan takdir.

Dia manusia koteka Dia lahir dan besar dari honai Dalam kesederhanaan dia bangkit
Dia merubah bahkan melawan takdir
Dia bahkan lebih dari kebanyakan pejuang yang pernah hidup di tempatnya kini.
Dia bahkan lebih dari semua yang pernah tempati jabatan itu.
Dia pertaruhkan nyawanya bukan saja untuk kaum pinggiran dan terbelakang tapi bahkan utk semua penduduk nusantara yang ada di tanah Papua.
Dia LUKAS ENEMBE
segala salut, baginya.

Selamat ulang tahun kepemimpinan yg ke 4 pahlawan bangsa Papua  bapak LUKAS ENEMBE.

Nawi Arigi belum di jelaskan siapapun bisa pemimpin Tolikara

NAWI ARIGI--Artinya belum jelaskan siapapun bisa pemimpin TOLIKARA semua cobah kita bisa jelas kata nawi arigi itu apa kabupaten tolikara itu usia sudah lama tua 15 tahun tapi belum di maknakan sampai di pekan ini mungkin orang yang sebut nawi arigi itu baru bisa jelaskan atau pemimpin tolikara semua bisa jelaskan sekian tahun lama tapi belum ada tunjukan bapak-bapak, abang-abang dan pemeritan tolikara semua belum ada bukti Nawi arigi anak putra daerah sendiri belum ada di buktikan ini yang sedih apa lagi orang lain bisa jelaskan tetapi anak putra daerah sendiri belum ada jelaskan nawi arigi itu

saya minta pemeritan tolikara atau penjabat tolikara yang jelaskan itu baru pemimpin tolikara tapi mahasiswa/mahasiswi itu siapa saya bisa jelaskan tapi kami minta juga pemeritah atau pejabat setempat di kabupaten Tolikara.

Kepimpinan pak Usman dan wakil Bupati Amos Yikwa

Karubaga--Kepimpinan pak Usman dan wakil Bupati Amos Yikwa di kabupaten. Tolikara selama 5 Tahun terakhir ini sangat memuaskan,hanya orang-orang korban politik yang mau menjatuhkan dengan berbagai cara di media sosial . Tetapi kenyataan di lapangan Rakyat sangat mendukung dan diberi "HORMAT"

Kenyataannya adalah pada saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanggal,15 Februari 2017 di semua Distrik Rata-rata suara ungul untuk pasangan "MAN1S" hanya berapa Distrik yang suaranya terbagi untuk ke dua paslon No urut 2 & 3 sehingga mari kita buktikan sama PSU Ulang di 18 Distrik.

"MAN1S LANJUTKAN JILID II..!!

Catatan : suara 18 Distrik tetap utuh untuk paslon no. urut 1.

Kapolda Papua akan selidiki 'insiden pembakaran masalah' di Tolikara

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende berjanji akan melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran musala saat umat Islam tengah menunaikan salat Ied di Kabupaten Tolikara, pada Jumat (17/07) lalu.

Pernyataan itu dikemukakan Irjen Pol Yotje Mende dalam pertemuan dengan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, Kapolres Tolikara AKBP Suroso, serta para pemuka agama guna membahas insiden di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara.

“Kami akan lakukan penyelidikan secara profesional. Kami harus selidiki karena banyak yang bawa senjata,” kata Yotje dalam pembicaraan yang diikuti kontributor BBC Indonesia, pada Sabtu (18/07).

Dalam kesempatan itu turut pula dibahas kronologi kejadian.

Kronologi kejadian

Menurut Kapolres Tolikara, AKBP Suroso, insiden bermula ketika sekitar 150 orang mendatangi lokasi salat Ied di Lapangan Koramil dan memerintahkan umat Muslim segera membubarkan diri. Perintah pembubaran itu disertai dengan pelemparan batu.

”Pada takbir ketujuh, kami langsung bubarkan, salat tidak dilanjutkan. Langsung mundur semua ke Koramil. Setelah bubar, massa masih melempar batu. Saya memegang megafone, belum ada tembakan. Saya perintahkan mundur,” kata AKBP Suroso.

Selagi jemaah mundur, lanjutnya, terdengar suara tembakan di Kampung Giling Batu.

"Setelah ada tembakan, massa yang berjumlah 150-an orang maju lagi. Lalu ada penambahan massa, sampai kami tidak bisa hitung lagi. Mereka semakin brutal,” kata AKBP Suroso.

Massa yang marah kemudian membakar kios-kios dan api turut melalap musala yang berada di tengah kompleks kios.

Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengaku pembakaran itu benar terjadi. Namun, dia menegaskan bahwa pembakaran dipicu oleh aksi penembakan terhadap salah seorang warga.

Disebutkannya, massa yang melihat korban dipikul, langsung bereaksi melakukan pembakaran.

“Saya ada di situ. Jatuh korban baru dilakukan pembakaran. Jadi bukan membakar baru kemudian ditembak,” ujar Usman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BBC Indonesia, jumlah korban penembakan mencapai 12 orang. Salah satu di antara mereka, Endi Wanimbo, meninggal dunia.

Sejauh ini pelaku penembakan belum diidentifikasi. Namun, pada saat kejadian, menurut AKBP Suroso, ada 11 personel Brimob yang membawa senjata api.

Adapun dari jemaah yang mengikuti salat Ied, tidak ada korban.

Hak atas fotoAFP

Image captionKapolres Tolikara, AKBP Suroso, mengatakan ada 11 personel Brimob yang membawa senjata api yang mengamankan pelaksanaan salat Ied di Lapangan Koramil.

Selebaran

Sebelum massa mendatangi lokasi pelaksanaan salat Ied terbetik kabar bahwa terdapat selebaran dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang mendesak umat Muslim di Tolikara bersembahyang di dalam musala dan tidak memakai pengeras suara.

Desakan itu dikemukakan sehubungan dengan kegiatan seminar dan kebaktian tingkat internasional GIDI dari 13 Juli hingga 19 Juli 2015.

Pendeta Socrates Sofyan Yoman dari GIDI mengaku pihaknya memang menyebarkan selebaran itu kepada umat Muslim di Tolikara.

“Surat edaran GIDI memang benar. Salat Ied seharusnya dilakukan di musala, bukan di ruang terbuka, serta tidak menggunakan pengeras suara,” katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Namun, dia berkeras bahwa tindakan massa yang mendatangi lokasi pelaksanaan salat Ied di Lapangan Koramil dan diikuti pembakaran tidak bisa dibenarkan.

“Saya tidak setuju dengan aksi pembubaran itu. Saya pikir itu spontanitas, tidak ada komando. Ini sama sekali tidak direncanakan.”

Menanggapi insiden di Tolikara, Pendeta Herman Saut yang mewakili Forum Pemimpin dan Tokoh Agama Provinsi Papua memohon maaf kepada rakyat Indonesia.

”Kami menyesalkan kejadian itu dan jatuhnya korban jiwa. Kami mendesak pihak berwenang agar segera menyelesaikan masalah dengan tuntas dan proporsional serta memproses para pelaku sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan pers.

Dia lantas menyerukan bahwa di Indonesia tidak ada salah satu golongan agama yang dapat mengklaim wilayahnya dan melarang umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka.

Jalin kebersamaan,Kadistrik Karubaga Merry Karli wenda gelar makan bersama.

Karubaga--Setahun lalu tepatnya 17 juli 2015,Kabupaten Tolikara bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) benar – benar diuji,semenjak peristiwa kebakaran kios meluas terbakarnya sebuah musola yang berimbas penembakan 12 Pemuda Tolikara oleh Aparat keamanan gabungan TNI/Polri ketika melakukan pengamanan saat pemuda Tolikara berusaha menghentikan umat muslim menunaikan ibadah sholat Id pada perayaan idul adha di halaman koramil karubaga. NKRI yang berlandaskan Pancasila,berBhineka Tunggal Ika ini dari sabang sampai merauke bangai dikoyak. Semua orang teman,saudara,rekan kerja,tetangga seakan terkotak –kotak pada isu agama,ras,dan suku yang sesungguhnya kekayaan besar yang dianuhgrakan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada NKRI ini.

Perayaan Natal 25 desember 2016 bagi Umat Nasrani di kota Karubaga dan sekitarnya bahkan di seluruh pelosok Tolikara tampaknya tidak terlihat perbedaan mencolok. Umat muslim yang ada di kota Karubag ibu kota Kabupaten Tolikara tampak dengan ceria mendatangi rumah – rumah warga umat Nasrani memberikan ucapan selamat Natal 25 desember 2016,dan makan bersama berbangai hidangan mulai dari makanan bakar batu daging ayam dan sayur – sayuran dan ubi dan lainnya karena hidangan untuk umat muslim disiapkan tersendiri dan umat nasrani yang mayoritasnya mengonsumsi daging babi. Kebersamaan tersebut terlihat juga pada saat acara penyambutan tahun baru 1 januari 2017 di kota karubaga semua warga kota karubaga tersulut semangat beramai – ramai menyambut tahun baru dengan berbangai acara salah satunya warga kota karubaga dan sekitarnya mengelar acara bakar batu makan bersama di kediaman Kepala Distrik Karubaga Merri karli wenda di karubaga Tolikara minggu,01/01/2017. Ribuan ayam kampung di sumbangkan oleh umat muslin,sedangkan umat nasrani potong daging babi untuk masak mengunakan bakar batu adat seperti biasanya pada saat acara – acara besar masyarakat di daerah pengunungan tengah papua.

Kepala Distrik Karubaga Merry Karly wenda,Amd,Sos mengatakan acara bakar batu makan bersama dengan warga kota Karubaga dan sekitarnya digelar saat ini sudah sering dilakukan setiap tahunnya pada saat penyambutan tahun baru,kali ini dirinya mengelar acara penyambutan tahun baru 2017 lebih besar dari tahun – tahun sebelumnya,karena tahun ini genap satu periode dirinya memimpin kota Karubaga sejak dirinya dipercayakan menjadi Kepala Distrik Karubaga.

Menurutnya untuk memupuk kebersamaan,dan kekeluargaan antar sesama warga yang berbeda agama,ras,suku yang ada di kota Karubaga dan sekitarnya bisa dilakukan melalui berbangai kegiatang salah satunya tentu melalui acara bakar batu makan bersama. Acara bakar batu makan bersama seperti ini sering digelar masyarakat pengunungan tengah Papua pada saat penyambutan tamu dan peresmikan,serta perayaan bahkan juga pada saat perdamaian. Masyarakat yang pernah berselisi masalah apa saja bisa bersatu dengan acara bakar batu seperti ini. karena itu kepala Distrik Karubaga Merry kali wenda sengaja mengelar acara bakar batu makan bersama ini hanya untuk memupuk kebersamaan antar sesame warga baik pendatang maupun orang asli Tolikara bisa hidup rukun,damai dengan cinta kasih.

“setiap tahun pada saat penyambutan tahun baru saya sering mengelar acara bakar batu makan bersama,semua warga kota karubaga baik dari umat muslim dan umat Nasrani semua saya mengundang untuk datang  ikut masak bakar batu dan makan bersama. Jadi bagi keluarga umat muslim kami masak daging ayam dengan kolam tersendiri,sedangkan daging babi masak dengan kolam tersediri bagi umat nasrani dan makan di satu tempat yang sama tidak terpisah”,Ujar Kepala Distrik Karubaga Merry karli wenda,Amd,Sos usai mengelar acara bakar batu makan bersama tersebut di kediamannya di Karubaga Tolikara minggu,01/01/2017.

Salah seorang pendatang yang juga ketua ibu – ibu Majelis Tahlim Ibu Sarno mengaku sangat senang dengan acara bakar batu makan bersama seperti ini karena dengan acara bakar batu seperti ini mampu mengumpulkan ribuan orang dapat bersatu dan duduk bersama makan makanan yang disajikan dari bakar batu. Menurutnya kebiasaan masyarakat di pengunungan tengah Papua seperti masak bakar batu adat ini patut dilestarikan kedepan karena dengan bakar batu adat seperti ini mampu mempersatukan semua pihak. Dan acara makan bersama seperti ini patut ditiru oleh masyarakat lain di seluruh Indonesia.

Kep kogoya gembala sidang jemaat Yerusalem Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) kota Karubaga Tolikara mengaku Ibu Kepala Distrik Karubaga Merri karli wenda setiap akhir tahun sering mengelar acara seperti ini,seluruh warga kota Karubaga dan sekitarnya senag dengan kepemimpinannya karena mampu mempersatukan semua warga yang ada di kota Karubaga untuk bersatu,hidup rukun,dan damai. Pihaknya mengapresiasi kepemimpinan kepala Distrik Merry Karli wenda yang mampu memimpin warga kota karubaga sehingga warga hidup rukun dan damai. Pihaknya berharap kedepan kepemimpinan yang baik ini terus dipupuk dan dijaga untuk kebaikan kita bersama.

Hal senada diungkapkan Danramil Karubaga kapten Marthen arim memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Distrik Karubaga Merri Karli wenda yang mampu menciptakan kehidupan warga kota karubaga yang aman,rukun,dan damai. Kota karubaga dan sekitarnya selalu aman karena ibu kepala Distrik memimpin dengan kasih,semua warga kota senang dengan ibu kepala Distrik Merri wenda. Kondisi ini diharapkan terus dipelihara dengan baik,harapnya.

TPS Karubaga di Tolikara Papua Tunda Pencoblosan Pilkada Hari Ini

Karubaga - Tempat Pemungutan Suara (TPS) Karubaga yang terletak di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua tidak melakukan pencoblosan Pilkada 2017secara serentak hari ini.

TPS yang berada di tengah Lapangan Merah Putih ini sudah dipenuhi oleh masyarakat setempat sejak pukul 07.00 WIT. Namun hingga pukul 12.00 WIT petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum berada di lokasi pencoblosan.

"Kami sudah berada di sini mulai pukul 07.00 WIT atau ada juga yang pukul 07.30 WIT, namun tak dilayani sampai sekarang. Katanya ditunda, tapi belum jelas ini," kata Mince Kogoya, 21 tahun, warga Karubaga, Rabu (15/2/2017)

Anggota KPU Papua Izak Hikoyabi yang berada di lokasi menyebutkan, TPS Karubaga dibatalkan untuk pencoblosan hari ini, karena tak ada petugas PPS. Penundaan pencoblosan sudah dibicarakan bersama dengan penyelenggara pilkada tingkat kabupaten dan tiga pasangan calon yang mengikuti pilkada.

"Besok, TPS Karubaga baru melaksanakan pencoblosan. Hari ini kami membuat SK baru untuk penunjukan anggota PPS di TPS Karaubaga. Semua sudah sepakat akan hal tersebut," kata Izak.

Kunjungi Lokasi

Kabupaten Tolikara menjadi salah satu kabupaten yang dianggap rawan oleh kepolisian setempat. Ada lebih dari 216 ribu pemilih yang tersebar di 45 distrik dan 545 kampung. Tak hanya itu saja, di Kabupaten Tolikara, hanya ada 4 TPS yang menggunakan pencoblosan secara nasional, sisanya menggunakan sistem noken.

Pada hari pencoblosan di Kabupaten Tolikara, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw langsung meninjau lokasi TPS Karubaga yang batal melaksanakan pencoblosan.

"Saya berharap tiga pasangan kandidat, ikut menjaga keamanan di daerah ini, baik itu sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada. Harapannya, jika semua saling berpegangan tangan untuk keamanan daerahnya, saya yakin pelaksanaan pilkada akan berjalan dengan baik," ucap Paulus dalam pertemuan dengan tiga kandidat dan Muspida Tolikara di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara.

Ada sekitar 582 TPS lebih di Kabupaten Tolikara. Namun hanya 4 TPS yang menggunakan sistem nasional, sementara sisanya menggunakan sistem noken.

Paulus mengaku pencoblosan dengan sistem noken di Kabupaten Tolikara akan berjalan dengan aman dan lancar, jika pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan juknis KPU.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tolikara Usman Wanimob menjamin pelaksanaan pilkada di daerahnya dapat berjalan dengan baik, walaupun masing-masing pasangan saling mengklaim akan kemenangannya.

"Saya jamin pilkada akan berjalan aman dan tak akan ada masalah. Hari ini adanya penundaan akan kita perbaiki dan dipastikan besok dapat dilakukan kembali pemilihan di TPS Karubaga," papar Usman.

Polri: Kerusuhan dan Kebakaran di Tolikara Tidak Benar

Jakarta - BPBD Tolikara melaporkan kesulitan mendistribusikan bantuan bagi warga di Distrik Gika dan Panaga akibat perang suku di 2 distrik itu pada 9 April 2016 hingga kemarin. Namun, Polri membantah perang suku masih terjadi hingga 24 April.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto menjelaskan pihaknya telah mengecek informasi tersebut ke Kapolres Tolikara AKBP Musa Forwa.

"Sudah kita kroscek kepada Kapolda Papua maupun Kapolres Tolikara, informasi tersebut tidak benar. Sehingga kami tegaskan bahwa tidak ada kejadian kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa baik meningal maupun luka berat di wilayah Tolikara selama bulan April ini," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Agus mengaku seorang pria bernama Dekimus Wanimbo memang ditemukan tewas di perbatasan distrik Tanaga dan distik Namis, pada 9 April. Ia diketahui berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolikara. Namun polisi belum memastikan penyebab kematian Dekimus karena saat polisi mendatangi kediaman Dekimus, mayatnya sudah dibakar secara adat oleh keluarganya.

"Mengingat kondisi geografis di wilayah Papua, Tim dari Polres baru bisa tiba pada tanggal 16 April dan jenazah sudah dilakukan pembakaran sesuai adat setempat. Kemudian setelah kejadian (penemuan jasad) tanggal 9 April sampai sekarang, tidak ada kejadian apapun, di Kabupaten Tolikara khususnya," terang Agus.

Agus menerangkan, setelah info penemuan mayat sampai ke kepolisian, Polda setempat langsung menyelidiki penyebab kematian dengan meminta keterangan 5 saksi yaitu Camat dan keluarga korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tegas Agus, dipastikan informasi yang disebarluaskan BNPB mengenai kerusuhan tidak benar sama sekali.

"Polda Papua sudah melakukan langkah-langkah penyidikan sudah minta keterangan dari 5 orang saksi termasuk camat, maupun keluarga korban. Informasi yang disampaikan Bapak BPBD, saudara Feri Kogoya tidak benar," tegas Agus.

Kepolisian pun telah mengonfirmasi langsung ke Kepala BPBD Feri Kogoya terkait laporannya ke BNPB. Dari pengakuan Feri, dirinya hanya meneruskan laporan dari stafnya dan memang tak mengkroscek terlebih dahulu. Agus berharap, masyarakat di Tolikara tidak terprovokasi berita tersebut, mengingat dampak negatif dari pemberitaan tersebut berpotensi menimbulkan kerusuhan yang sesungguhnya.

"Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh kapolres kepada yang bersangkutan (Feri). Ternyata info yang dterima oleh saudara Feri ini bukan hasil temuan sendiri, tapi dapat informasi dari orang lain. Kepada masyarakat, diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang diterima terkait yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Jangan sampai menimbulkan situasi yang tidak kondusuf di tengah masyarakat," tutup Agus.
Cek Motif

Informasi kerusuhan di Kabupaten Tolikara Papuadisebarluaskan secara berantai oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berdasarkan laporan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Feri Kogoya. Polri pun akan mengecek motif penyebarluasan informasi itu. 

"Kami juga enggak tahu kenapa yang bersangkutan, Bapak Feri menyebarkan info seperti ini (kerusuhan Tolikara). Ini masih didalami oleh Polda Papua. Nanti kita lihat lah. Teman-teman (kepolisian) di Papua pasti akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut," tutur Agus.

Agus berkata Polda Papua akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengusut motif Fery mengabarkan kejadian fiktif tersebut, karena menilai dampak dari hoax tersebut akan fatal. Agus menambahkan nomor ponsel Fery yang sempat dihubungi Kapolres Kabupaten Tolikara AKBP Musa Korwa tidak aktif hingga saat ini.

"Kita komunikasikan dengan pihak terkait yaitu pihak Pemda untuk lakukan penelusuran lebih lanjut. Sampai saat ini HP yang sempat dikomunikasikan sudah tidak aktif. Nah kita tunggu langkah lebih lanjut dari Kapolres atau Kapolda Papua karena informasi tersebut menyesatkan dan tidak bagus untuk kita sebarkan ke masyarakat," Agus menutup.

Kapolda Papua: Tidak Ada Kerusuhan, Tolikara Aman

Jakarta - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw memastikan tidak ada kerusuhan antarsuku di Tolikara, Papua. Kepastian tersebut ia dapatkan setelah menerima laporan dari Kapolres Tolikara AKBP Musa Forwa.

"Tidak ada (kerusuhan). Sampai sekarang Pak Kapolres menjanjikan bahwa itu tidak ada kejadian perkelahian suku maupun pembakaran. Jadi aman," kata Paulus di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Namun demikian, Paulus mengakui adanya insiden yang menyebabkan tewasnya satu orang warga. Insiden itu menurutnya telah ditanggulangi dan tidak meluas hingga terjadi perang antar suku.

"Benar memang ada kasus meninggalnya seseorang, sekitar tanggal 16, tapi kemudian sudah hampir ada salah paham diantara mereka. Kapolres tiba ditempat dan melakukan upaya cepat dengan Muspida terkait dan bisa ditangani sehingga tidak berkembang persoalannya," jelas Paulus.

Mengenai kabar adanya perang antarsuku, menurut Paulus, isu tersebut pertama  kali muncul dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kepala BPBD Papua Feri Kogoya yang baru saja pulang dari Jakarta kemudian mendapat informasi adanya kerusuhan dan disebar ke media.

Paulus juga memastikan pembagian dana prospek yang disebut-sebut menjadi pemicu kerusuhan berjalan dengan aman. Menurutnya pembagian dana berjalan sesuai dengan kebiasaan di Tolikara.

"Sistem pembagian disana itu fair. Mereka dalam rangka membagi dana itu di tengah lapangan, kumpulkan semua kepala kampung, warga yang terwakilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi terbuka," pungkas Paulus.

Pesan Dari BNPB

Informasi kerusuhan di Kabupaten Tolikara Papua disebarluaskan secara berantai oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berdasarkan laporan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Feri Kogoya. Polri pun akan mengecek motif penyebarluasan informasi itu.

"Kami juga enggak tahu kenapa yang bersangkutan, Bapak Feri menyebarkan info seperti ini (kerusuhan Tolikara). Ini masih didalami oleh Polda Papua. Nanti kita lihat lah. Teman-teman (kepolisian) di Papua pasti akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Agus Rianto. 

Agus berkata Polda Papua akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengusut motif Fery mengabarkan kejadian fiktif tersebut, karena menilai dampak dari hoax tersebut akan fatal. Agus menambahkan nomor ponsel Feri yang sempat dihubungi Kapolres Kabupaten Tolikara AKBP Musa Korwa tidak aktif hingga saat ini.

"Kita komunikasikan dengan pihak terkait yaitu pihak Pemda untuk lakukan penelusuran lebih lanjut. Sampai saat ini HP yang sempat dikomunikasikan sudah tidak aktif. Nah kita tunggu langkah lebih lanjut dari Kapolres atau Kapolda Papua karena informasi tersebut menyesatkan dan tidak bagus untuk kita sebarkan ke masyarakat," Agus menutup.

Segmen 1: Antrean di Tol Palimanan hingga Lebaran di Tolikara

Cirebon - Di ruas tol Cikopo-Palimanan kembali ramai oleh pemudik pada Rabu malam. Meningkatnya volume kendaraan para pemudik ini sudah terjadi sejak Rabu petang hingga mengakibatkan antrean di loket pembayaran Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, mengular hingga dua kilometer.

Sementara itu, pelaksanaan salat Id yang digelar di Kabupaten Tolikara, Papua, Rabu pagi berjalan aman dan damai. Pada Idulfitri tahun lalu, umat muslim di Tolikara sempat diteror orang tak bertanggung jawab sehingga terjadi pembakaran sejumlah ruko dan musalah.

PENANDATANGANAN NPHD KPU KAB. TOLIKARA

Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (nphd) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 telah dilaksanakan di Aula Hotel Nawi Arigi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada tanggal 19 April 2016 oleh Bupati Kabupaten Tolikara Usman G.Wanimbo,SE.,M.Si,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Hosea Genongga,S.Sos yang juga disaksikan langsung Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi,SE,Korwil Pegunungan Tengah Beatrix Wanane,SIP.,MM, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tolikara Obama Tabo,S.Sos, Kapolres Tolikara : AKBP.Musa.M.Korwa, Perwira Penghubung Kodim 1702 Kapten Rusman dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara.

Dalam dokumen NPHD tersebut tertuang pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebesar Rp.69.115.000.000 (enam puluh sembilan milyar seratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara tahun 2016.

Ketua KPU dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah untuk ikut mensukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara tahun 2017.

MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala DaerahKabupaten Tolikara tidak sah.

Dengan demikian, MK pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Hal ini disampaikan Ketua MK, Arief Hidayat dalam sidang putusandismissal yang digelar di gedung MK, Senin (3/4/2017).

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bupati dan wakil bupati Tolikara tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum," ujar Arief.

MK meminta PSU dilakukan di 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Adapun batas waktu yang diberikan MK kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan PSU adalah 60 hari sejak putusan ini dibacakan.

Kemudian, MK meminta pihak penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu, Provinsi Papua mengawasi PSU. Laporan hasil perolehan suara harus disampaikan ke MK selambat-lambatnya 15 hari setelah seluruh surat suara direkapitulasi.

Dalam pertimbangannya, MK meminta PSU dilakukan karena KPU Kabupaten Tolikara tidak mengindahkan rekomendasi panitia pengawas pemilih (Panwaslih) dan Bawaslu agar dilakukan PSU.

Padahal, Panwaslih dan Bawaslu melihat adanya kecurangan yang dilakukan dalam proses pemungutan suara sehingga mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon yang bersaing.

"KPU Kabupaten Tolikara telah menentukan sikap untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan.

Mendagri: Aceh, Tolikara, dan Jayapura Masih Rawan Setelah Pilkada

Meski proses pilkada serentak pada 15 Februari lalu telah berlangsung, sejumlah daerah masih terbilang rawan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Aceh, Tolikara, dan Jayapura masih harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan aparat keamanan karena masih terbilang rawan.

"Secara prinsip pilkada ini yang diamankan oleh Kepolisian terpadu dengan TNI dan BIN aman. Tapi, perhitungan suara di samping Aceh kemudian Tolikara, dan Jayapura perlu dicermati," ujarnya seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).

Tjahjo menyebut hasil perhitungan di tiga wilayah itu masih menuai pro dan kontra. Sebab, perbedaan atau selisih perhitungan masih sangat sengit sehingga bisa menimbulkan sengketa. Bukan tidak mungkin sengketa hasil pilkada ini akan menimbulkan ketegangan dan berujung konfilik. Ia mencontohkan perhitungan suara di Aceh yang memasuki tahap keputusan perhitungan suara.

Oleh sebab itu, Tjahjo menilai aparat harus terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya ancaman keamanan di Aceh, Tolikara, dan Jayapura baik saat ini maupun setelah perhitungan selesai.

"Kami juga minta kepolisian untuk melakukan pengamanan terpadu di tiga daerah tadi untuk dicermati paska perhitungan suara," ujarnya.

Selain tiga daerah itu, Tjahjo menyebut daerah-daerah lain sudah relatif aman. Misalnya, Pilgub DKI Jakarta di mana akan berlangsung pemilihan putaran kedua. Ia menjamin bahwa Pilgub DKI Jakarta tidak memiliki risiko konflik.

Hari ini, Mendagri mengikuti rapat gelar pendapat dengan Komisi II DPR. Kemendagri menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan pilkada serentak serta penjelasan atas keputusan pemerintah yang belum memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama.

Komisi II Kritik Kinerja KPU di Pilkada Tolikara

Dalam rapat dengar pendapat soal evaluasi pilkada serentak tahun ini, Komisi II DPR menyoroti kinerja KPU RI dalam menangani permasalahan penyelenggaraan pilkada di Provinsi Papua. Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan terdapat 18 distrik di Kabupaten Tolikara yang membatalkan hasil rekapitulasi suara.

"Di Tolikara sempat ada masalah di 18 distrik, prosesnya  bermasalah. Saya mempertanyakan sikap KPU," kata Komarudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).

Komarudin juga menyesalkan sikap KPU yang tidak memeriksa langsung permasalahan tersebut. Padahal Panwaslu, kata dia, sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait penyelesaian masalah itu.

"Apa sikap KPU terhadap persoalan itu? Proses ini seharusnya kalau dilihat oleh teman-teman KPU pusat, harus turun ke lapangan langsung, melihat situasi yang ada," ujarnya.

Menjawab penilaian tersebut, anggota KPU RI Arief Budiman yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan KPU telah mengambil kebijakan untuk daerah-daerah tersebut dan belum menetapkan hasil rekapitulasi suara.

"Kami mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi untuk mengklarifikasi jika penetapannya belum selesai. KPU sendiri melakukan tahapan-tahapan yang ada," ujar Arief.

Arief juga menegaskan bahwa KPU sangat hati-hati dalam mengambil keputusan karena tidak ingin menimbulkan konflik baru.

MK Tidak Menerima 20 dari 22 Permohonan Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno pengucapan putusan sela tahap pertama, telah menyatakan tidak dapat menerima 20 perkara sengketa Pilkada 2017 dari 22 perkara yang diputus pada tahap pertama.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa 20 perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil terkait dengan kedudukan hukum pemohon, supaya perkaranya dapat dilanjutkan di MK.

"Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara pada tahap ini mengacu pada Undang Undang Pilkada, tapi tetap mempertimbangkan fakta-fakta lainnya," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Selasa (4/4), seperti dilansir Antara.

Fajar mengatakan, MK telah memberikan ruang kepada seluruh pihak dalam perkara sengketa pilkada untuk menyampaikan data-data yang mereka miliki dalam sidang-sidang sebelumnya.

Dari 22 perkara yang diputus sela, MK memerintahkan satu pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

Dari 22 perkara yang diputus sela, MK memerintahkan satu pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

- -

Sementara satu perkara dari Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, MK memerintahkan KPUD Papua untuk segera melanjutkan rekapitulasi atas tujuh TPS yang belum diselesaikan.

Adapun syarat formil untuk kedudukan hukum pemohon adalah;Pasal 157 UU Pilkada mengenai tenggat waktu pendaftaran perkara dan Pasal 158 UU Pilkada mengenai ambang batas selisih suara.

"Selain itu yang berhak mengajukan permohonan sengketa pilkada di MK adalah pasangan calon kepala daerah, atau Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditas," tutur Fajar.