Jayapura, Jubi - Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Indonesia (Gapensi) Papua menanggapi demo damai sedikitnya 100 orang pengusaha asli Papua di Balai Besar Jalan Nasional (BBNJ) di Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura, Rabu (29/3/2017).
Ketua Gapensi Papua, Eric Wally mengatakan, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Namun ia mempertanyakan jika mengatasnamakan pengusaha asli Papua.
"Kalau mengatasnamakan pengusaha asli Papua, harus ada parameternya. Harusnya aspirasi itu disampaikan kepada saya terlebih dahulu. Saya tidak menentang. Saya hanya merasa dilangkahi," kata Eric Wally, Kamis (30/3/2017).
Katanya, selama ini pihak BBJN telah melakukan apa yang harus dilakukan. Di BBJN, banyak anak Papua yang melakukan kontrak. “Pertanyaannya, kalau seperti ini, siapa bicara siapa! Kalau ada masalah interes dengan kepala balai, itu urusan pribadi. Dari 26 kegiatan di BBJN, ada kurang lebih enam orang anggota Gapensi yang mendapat tender," ujarnya.
Katanya, ada anak Papua yang tidak terakamodir proyek di BBJN lantaran kalah dalam tender. Persyaratan yang dibutuhkan kurang. Eric mengaku ia sendiri kalah tender karena tidak memenuhi ketentuan persyaratan.
"Kenapa hanya BBNJ yang sasaran? Banyak pekerjaan fisik di tempat lain. Misalnya Balai Sungai, hingga kini kepala balai tidak pernah terbuka. Di Cipta Karya juga ada pekerjaan. Jangan bicara karena interes," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Papua, Max Krey mengatakan, keliru jika menyalahkan kepala BBJN dalam masalah seperti ini.
"Ini aturan undang-undang. Saya menilai, Kepala BBJN saya sudah adil. Mempersilahkan siapapun masuk asal sesuai aturan. Ketua Gapensi saja kalah tender. Kepala Balai tidak mau ambil resiko," kata Max.
Ia mengajak pengusaha asli Papua bersama-sama mengintropeksi diri. Membicarakan aturan. Membenahi kekurangan agar kedepan dapat bersaing. (*)
Posting Komentar