Perjuangan Papua Merdeka Bukan Separatis

JAYAPURA, MAJALAHTOLI - Jika perjuangan ini berjalan dalam kontekks  menegakan kebenaran, keadilan, kejujuran kasih, kedamaian, dan saling menghargai sebagai nilai- nilai yang universal, maka cepat atau lambat, bangsa dan rakyat papua barat akan lepas dari kekuasaan dan penjajahan bangsa dan pemerintah indonesia.

Rakyat dan bangsa papua barat perlu menyadari bahwa perjuangan papua merdeka membutuhkan proses yang cukup. Maka perjuangan tersebut harus jalur doa, diplomasi, lobi, negosiasi, dialog, seminar ilmiah, dan juga tulisan-tulisan ilmiah sebagai metode perjuangan yang terhormat, martabat dan simpatik.

Baca juga: Diblokir di Indonesia, Petisi Referendum West Papua Tembus 11,000 Penandatangan

Penting juga peran intelektual dan cendikiawan papua untuk mengelolah aspirasi merdeka dwngan kajian-kajian ilmiah. 

"Siapapun tidak membantah jika para intelektual dan cendikiawan papua menyampaikan dengan akurasi data tentang rekayasa perjanjian New York 15 Agustus 1962, PEPERA 1969, Pelanggaran HAM, eksploitasi SDM dan Diskriminatif SDM di Papua Barat".

Hal mendasar lainnya yang perlu diketahui dan dipahami rakyat Papua, bahwa untuk kemerdekaan papua, bukan separatis dan juga bukan akibat ketidakpuasan terhadap pembangunan yang dilalukan pemerintah indonesia selama puluhan tahun.

"Itu hanya alasan sekunder saja, tetapi esensi masalahnya adalah ideologi, nasionalisme, dan rekayasa perjanjian New York 15 Agustus 1962, PEPERA 1969 dan Pelangaran HAM dalam berbagai bentuk oleh TNI dan POLRI dan juga pemerintah dengan berbagai kebijakan".

Baca juga: Jokowi, Papua Menuju Referendum

Solusi terbaiknya adalah memberikan duduk bersama-sama dan berdialog antara indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB sebab masalah papua itu, melibatkan dunia internasional.

Penulis adalah  Dumma Socratez Sofyan yoman, Presiden Baptis Papua.

Perempuan Yang Hebat Secara Intelektual Tidak Pernah di Kalahkan

MALANG, MAJALAHTOLI - Perjuangan mu tanpa batas dan Kau kobarkan nyawa mu demi kemerdekaan bangsa Papua Barat. Perempuan yang tersayanggi memiliki jiwa yang mengobarkan semagat yang leluasa.

Pemikiranku dan benak ku hanya ada pada mu karena kamulah jawaban dan harapan yang selalu ingin dan menyukai bangsa West Papua harus lepas.

Air mata tak terganti hari ganti hari melawan para inprealisme dan kolonialisme di atas tanah West Papua ini. Karena para penguasa sebagai pembohong dan penghancur manusia Papua Barat.

Perempuan yang hebat secara intelektual yang tidak pernah di kalahkan oleh kaum-kaum tertindas adalah kaum pencuri, kaum pembunuh, kaum pemerkosa dan para kaum yang pemikiran rezim. Semuanya itu, Engkau putri Melanesia Papua Barat karena telah menpunyai komitmen yang tidak harus ganggugugat oleh para tikus luar itu

Saya yakin bahwa dengan sang Bintang Kejora selalu memiliki jiwa-jiwa yang semagat mengobarkan dunia sebagai jalan utama untuk pembebasan kita.

Lawanlah para tikus-tikus itu dan lawan lah para penguasa itu, karena merekalah mempunyai karier yang tidak pantas di pandang dan itu harus dibumihanguskan secara adil, kemudian rebut kembali benteng benteng kemerdekaan Wedt Papua.

Bungga West Papua telah terhias di wajahmu dan pakaian sang Bintang Kejora telah terpapar di seluruh tubuhmu yang artinya perjuangan tanpa batas dan perjuang selalu ada di hati.

Majulah dan lawanlah apa yang sedang benar dan adil serta rebutlah sesuatu yang benar. Tarulah harapan dalam tangan yang kuat demi merajut cita-cita bangsa West Papua. 

(Salam Revolusi untuk Engkau Putri Melanesia dalam perjuangan Pembebasan Bangsa Papua Barat.) FREE WEST PAPUA.

pembuat film Papua Barat

PAPUA BARAT - THE SILENT Pembunuhan massal
Sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu pada tahun 1963, pemerintah pusat telah membatasi akses wartawan, aktivis, peneliti, diplomat dan pekerja bantuan. Kondisi ada sehingga bisa sulit untuk membedakan dari jauh, tapi provinsi ini dikenal karena gerakan kemerdekaan aktif; tahanan politik, yang sering dipenjara karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang; pelanggaran oleh pasukan keamanan; dan kemiskinan yang ekstrim di mana sebagian besar orang Papua hidup meskipun kekayaan alam yang besar tanah air mereka.

Sementara pemerintah mengatakan wartawan dapat melakukan perjalanan secara bebas di beberapa bagian Papua Barat, sebagai wisatawan bisa, wartawan bertanya tentang isu-isu politik dan hak asasi manusia secara rutin membantah izin yang diperlukan untuk masuk. Jumlah kebijakan untuk larangan de facto pada pelaporan nyata dan dikutuk oleh PBB, pemerintah Barat dan organisasi hak asasi manusia. Indonesia menempati urutan 132 dari Reporters Without World Press Freedom Index terbaru Borders’; penelitian secara khusus menyebutkan Papua Barat, menyebutnya sebagai “daerah terlarang” di mana “karya wartawan yang cacat oleh kebijakan pengendalian berita kejam.”

“Untuk 52 tahun sekarang militer Indonesia telah berusaha untuk menyembunyikan apa yang mereka lakukan di Papua Barat dan membuat kita diam,” kata Benny Wenda, pemimpin kemerdekaan Papua Barat yang tinggal di pengasingan di Inggris. “Inilah sebabnya mengapa mereka selalu mencoba untuk berhenti pelaporan wartawan asing.”

Inilah sebabnya mengapa penting bahwa pembuat film Papua Barat untuk menjaga syuting dan mendapatkan gambar mereka keluar bagi dunia untuk melihat.
The Free West Papua Campaign Australia memiliki pembuat film di tanah di Papua Barat, bekerja sama dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Its pekerjaan berbahaya dan cukup sering kamera dan laptop disita dan dihancurkan oleh pasukan keamanan Indonesia.

kamera bahkan dasar dan perangkat lunak editing tidak murah, tapi Papua Barat melaporkan pelanggaran hak asasi manusia sangat penting untuk perjalanan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Kami mencari $ 3000,00 dolar untuk membeli beberapa peralatan kamera baru, dan biaya perjalanan untuk pelatih kami.
Semua dana pergi ke film pembuat bekerja di bawah Gerakan United Liberation untuk Papua Barat.

dunia mulai bangun untuk genosida di Papua Barat karena karya pembuat film berani kami.

'Pena lebih kuat dari pada pedang'
- Edward Bulwer-Lytton


Ash Brennan - Gratis Papua Barat Kampanye Australia

# pressfreedom4WestPapua

Kelompok Bersenjata Tembak Mati Karyawan Proyek di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok bersenjata menyerang kamp karyawan PT AS Jaya di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Senin (22/8). Akibat penyerangan tersebut satu karyawan, Simon (36), tewas di lokasi kejadian.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.30 WIT di Kampung Kome, Distrik Popome, Kabupaten Lanny Jaya.

Waterpauw mengatakan, insiden bermula saat lima karyawan tiba di tempat kerjanya. Pada saat yang hampir bersamaan, tiba-tiba muncul empat orang bersenjata menuju kendaraan para karyawan, yang di dalamnya turut serta Simon.
Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, kata Waterpauw, empat orang bersenjata itu berbicara dengan korban dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tembakan itu belakangan diketahui mengenai bagian kepala sebelah kanan dan dada Simon.

"Korban tewas ditempat dan para pelaku kemudian pergi meninggalkan TKP," kata Waterpauw seperti diberitakan Antara.

Sekitar pukul 02.00 WIT, jasad Simon dievakuasi ke RSUD Tiom. Sementara keempat rekannya, yakni Tandidatu (25), Sumanraya (32), Muhammad Mukhtar (27) dan Suryanto, tidak mengalami cidera.

Dari keterangan para saksi diungkapkan para pelaku sebelum menembak korban sempat berkata "Anda-anda ini yang menyebabkan kami ditangkap dan ditahan".

"Korban (Simon) dicurigai sebagai aparat keamanan karena korban merupakan karyawan baru yang datang untuk memperbaiki peralatan milik perusahaan," kata Waterpauw.

Menurutnya, Simon memang baru tiba di Tiom untuk memperbaiki peralatan milik perusahaan yang sedang melaksanakan pembangunan jalan didaerah itu.

Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom secara terpisah mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap Simon adalah kelompok Tentara Pembesaan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) pimpinan Purom dan Enden Wenda.

"Setelah saya konfirmasi kepada masyarakat, pelakunya sudah dipastikan adalah Purom Wenda atau kelompok Purom bersama Enden Wenda," kata Befa.

Kedua pucuk pimpinan itu, kata dia, merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam aksi kekerasan, yang tidak sepantasnya terjadi.

"Mereka melakukan itu bersmaa dengan dua orang rekan yang turun di sana, ada banyak saksi mata," katanya.

Untuk itu, lanjut Befa, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proses pembangunan jalan ke distrik tersebut dan akan dipindahkan ke lokasi lainnya.

"Kedepan pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas dengan meminta uang ganti rugi kepala kepada masyarakat yang terlibat melindungi dan memelihara kelompok bersenjata," katanya.

Warga di Distrik Balingga Barat, kata dia, merupakan pihak yang bertanggungjawab, karena sudah ada kesepakatan bahwa siapapun yang meninggal akibat kontak atau perilaku dari kelompok bersenjata, akan kena denda.

"Maka itu masyarakat di mana terjadi aksi kekerasan yang akan menanggung denda kepala sebesar Rp1 miliar," katanya.

Berdasarkan informasi di lapangan, jasad Simon kini telah dibawa ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya melalui jalan darat. Besok pagi, Selasa (23/8), jenazah korban akan segera dievakuasi pada penerbangan pertama dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya ke Sentani, Kabupaten Jayapura. (gil)

Perempuan Papua Dalam Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Oleh: Kelompok Perempuan Papua di Semarang )*

Kegiatan diskusi kembali digelar mahasiswi Papua di kota studi Semarang, Jawa Tengah. Diskusi bertajuk “Peran Perempuan dalam Perjuangan Kemerdekaan Papua” diadakan  pada Rabu (1/2/2017), dipandu oleh Merry Nawipa, dengan pemateri Tarina M

adai dan Nella Madai sebagai notulis.

Diawali dengan doa dan salam pembuka, dilanjutkan sesi pembahasaan materi yang didahului penjelasan secara umun topik diskusi kali ini.

Dari hasil diskusi bersama, kemudian dirangkum beberapa kesimpulan penting yang diulas dalam artikel berikut ini. Rumusan hasil diskusi ditinjau dari berbagai bidang: politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya.

Hasil Diskusi

Setiap perjuangan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Perjuangan butuh proses. Dan proses tersebut di dalamnya terdapat berbagai kendala, rintangan dan tantangan, baik internal maupun eksternal.

Perjuangan jika dikontekskan dengan pembebasan Papua, berarti ada berbagai cara, usaha dan proses yang dilakukan oleh seluruh orang Papua dalam meraih tujuan bersama.

Berbicara tentang perjuangan kebebasan Papua, tentu tidak memandang perempuan atau laki-laki. Semua orang yang berasal dari Papua, kecil atau besar, tua atau muda, baik, orang kaya atau miskin, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Yang membedakan hanya cara-cara di dalam perjuangan itu sendiri.

Pengertian perjuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu usaha dalam meraih tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, perjuangan adalah bagian penting dari suatu usaha yang dilakukan oleh orang dalam meraih suatu kesuksesan yang diharapkan.

Perempuan berjuang dengan caranya sendiri. Dari sejak dulu, perempuan hanya dipandang dengan sebelah mata. Tak disadari perempuan sebenarnya adalah faktor yang berpengaruh. Perempuan itu sesungguhnya adalah pencetak kader bangsa. Banyak peran yang diambil oleh perempuan.

Peran-peran tersebut terbukti dalam berbagai bidang. Antara lain, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, budaya, ekonomi, dan kesehatan.

Secara terperinci, sesuai hasil diskusi kali ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bidang Politik

Dulu, perempuan hanya dipandang dengan sebelah mata. Perempuan sering diidentikan dengan urusan dapur dan tempat tidur. Itu satu pandangan keliru yang nyaris membudaya. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan hadirnya banyak perempuan hebat yang semakin hari semakin gigih perjuangkan harkat dan martabat perempuan, perubahan besar terjadi di tengah masyarakat. Terbukti, kini realita yang terjadi di lapangan, perempuanpun ikut bergabung dalam berbagai organisasi, juga di rana politik. Mereka ikut turun lapangan melalui diskusi, orasi saat aksi, dan masih banyak lagi yang dilakukan perempuan.

2. Bidang Ekonomi

Perempuan dikontekskan dengan budaya Papua, disamping menjadi ibu di rumah, perempuan tentunya punya usaha yang dilakukan agar hasilnya digunakan untuk kepentingan keluarga. Dalam hal ini, perempuan berperan juga dalam merebut dan mengantisipasi masuknya barang atau produk instan yang semakin hari semakin penuhi Papua.

3. Bidang Pendidikan

Faktor utama dalam perjuangan adalah pendidikan. Pendidikan menjadi sumber utama dalam melakukan segala hal. Tentunya untuk mengetahui sesuatu harus melalui pendidikan. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dalam hal ini, perempuan saat ini banyak yang menempuh kuliah. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perempuan karena mencetak kader bangsa tentunya perempuan.

Perempuan harus memiliki ilmu yang lebih tinggi, karena karakter anak terbentuk secara biologis akan banyak dituangkan oleh ibu.

4. Bidang Kesehatan

Peran perempuan dalam pembebasan Papua tidak berhenti hanya dalam ekonomi dan pendidikan. Dalam hal kesehatan pun banyak yang berperan penting. Hal itu dapat kita buktikan dengan kapasitas perempuan Papua yang menjadi perawat, suster dan dokter.

Suatu kebebasan akan ada jika ada sumberdaya manusianya (SDM) baik dan terpenuhi. Banyak cara yang dilakukan oleh kita sendiri maupun penjajah untuk menghabiskan orang Papua. Cara halus maupun kasar yang kita lihat seperti sakit, penyakit dan lain-lain. Hal itu dapat kita atasi dengan hadirnya rumah sakit yang di dalamnya terdapat tenaga medis.

5. Bidang Seni 

Seni adalah suatu karya segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang di dalamnya ada unsur keindahan. Semua orang memiliki keindahan itu.

Bagi perempuan Papua, seni menganyam noken sudah seperti budayanya sendiri, karena itu merupakan suatu kebiasaan yang diturunkan dari orang tua zaman dahulu yang dulunya menganyam dengan kulit kayu tertentu. Hal itu masih berlanjut sampai saat ini dengan benang manila. Perempuan menganyam dengan berbagai motif, bahkan sampai motif bendera Papua. Ini juga satu peran perempuan dalam ikut serta memperjuangkan kemerdekaan itu dengan caranya.

Tak hanya itu. Banyak perempuan Papua juga yang mampu menciptakan syair-syair indah. Perempuan mencurahkan seluruh isi hati negeri melalui tulisan, kata-kata indah.

6. Bidang Budaya

Perempuan itu sebagai pelindung. Pada masa dulu dalam perang suku di Meeuwodide, perempuan itu sebagai pelindung laki-laki. Dulu pelindung dalam perang suku, jika dikontekskan sekarang, perempuan berperan sebagai pelindung ketika berpolitik.

Peran Penting

Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan pembebasan Papua, tentu tidak akan selesai-selesai, karena semua orang memiliki cara tersendiri dalam berperan memperjuangkannya. Dari semua bidang, perempuan memiliki kesempatan yang sebebas-bebasnya, karena harkat perempuan saat ini sudah disama-ratakan dengan laki-laki.

Berjuang sesuai dengan cara masing-masing, dengan apa yang dimiliki. Bakat, minat dan keahlian.

Tuhan menciptakan setiap orang dengan masing-masing punya kelebihan. Kelebihan tersebut dapat dimuliakan dengan melakukan sesuatu yang positif. Bukan hanya berguna untuk diri sendiri dan keluarga, namun akan lebih bernilai jika hal itu dipersembahkan untuk banyak orang.

*) Artikel ini merupakan hasil diskusi Kelompok Perempuan Papua di Semarang, Jawa Tengah.

Soal Kantor di Oxford, OPM Minta Diselesaikan PBB

Jayapura--Koordinator Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Lambert Pekikir, menuding pemerintah Indonesia sengaja membuka persoalan baru dengan memprotes berdirinya kantor OPM di Oxford, Inggris.

"Apa alasan mereka, saya kira ini lucu, kantor itu bukan baru, dulu pernah juga ada di beberapa negara, kenapa baru sekarang melakukan protes," kata Lambert, Kamis 23 Mei 2013. Lambert Pekikir menguasai hutan Keerom dan sekitarnya. Ia memiliki ratusan anak buah dan bersenjata.

Menurut dia, memprotes Inggris karena mendukung OPM, tak akan berguna. "Karena itu negara lain yang memberi kebebasan pada warganya, bukan seperti di Indonesia yang begitu mengekang. Kantor itu adalah tempat kerja kami untuk melobi dunia internasional serta usaha menggalang dukungan bagi kemerdekaan Papua," ujarnya.

Ia mengatakan, rencana pembukaan kantor sudah sejak dua tahun lalu. Ketika itu, tutur Lambert, ada pertemuan di Sidney, Australia. Di sana, Jacob Pray, pimpinan besar OPM mengundang perhatian dunia agar mendukung kantor di Inggris. "Langkah ini dilanjutkan dengan beberapa pertemuan internasional sampai akhirnya didirikan di Oxford," ucapnya.

Soal Benny Wenda, yang disebut mempelopori pendirian kantor, Lambert mengatakan, Benny adalah bagian dari OPM. "Benny itu awalnya membawa nama DEMAK atau Dewan Masyarakat Koteka. Karena dinilai hanya mewakili satu suku dari Papua, akhirnya dibuat organisasi sendiri di Oxford," Lambert menambahkan.

Ia menegaskan masalah Papua harus diselesaikan lewat mekanisme internasional, "Kalau pemerintah Indonesia tidak setuju pendirian kantor, mari kita selesaikan ini di PBB."

Kantor OPM didirikan April 2013 lalu oleh Free West Papua Campaign. Sebelumnya, tokoh yang banyak merintis perjuangan Papua di luar negeri adalah Nicholas Youwe dan Nick Messet. Keduanya mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka. Youwe dan Messet ini telah kembali menjadi WNI.

Menurut Messet, perjuangan OPM di luar negeri tak akan berhasil. "Itu hanya membuang waktu, saya empat puluh tahun berjuang, tapi kemudian saya sadar," katanya ketika dihubungi pekan lalu.

Messet mengaku pernah mengikuti sebuah pertemuan di Oxford pada Agustus 2011. Tapi dia lalu sadar, perjuangannya selalu membentur tembok. Selama di luar negeri, Messet mengaku pernah membuka kantor perwakilan OPM di Senegal, Afrika pada 1975 dan di  Swedia pada 1992

Bara di Papua Masih Mengancam

MajalahTolii -- Kembalinya salah satu Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepangkuan Ibu Pertiwi, bukan berarti masalah Papua sudah tuntas. 

Menjelang  70 tahun berdirinya NKRI, sejarah panjang konflik regional di negeri ini belum juga menandakan akan segera berakhir. Negeri ini mengalami pergolakan internal yang cukup serius dengan berbagai konfllik regional yang menyisakan sejarah kelam negeri Nusantara. Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para "The Founding Fathers" telah berkonsensus mendirikan negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Itulah yang kemudian menjadi dasar kebijakan politik bernegara yang wajib dijalankan oleh setiap pemimpin nasional, tak terkecuali oleh Presiden Jokowi.

Papua mengalami unifikasi secara resmi pada tahun 1963, 18 tahun usia Proklamasi Kemerdekaan. Pada awalnya integrasi Papua memberikan harapan yang besar bagi terwujudnya cita-cita bernegara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Papua. Rakyat Papua kemudian mengalami degradasi moral bernegara bersama bangsa Indonesia yang ditunjukkan dengan ketidakpuasan elemen rakyat Papua akan keseriusan Pemerintah menghadirkan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan dalam konsiderans konstitusi NKRI.

Permasalahan Papua akhir-akhir ini menjadi tren topic yang cukup menarik diperbincangkan. Pasca kembalinya Jenderal Goliat Tambuni bersama  23 pengikutnya ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 23 Maret 2015 dinilai sebagai keberhasilan Pemerintah melalui TNI dalam menangani masalah Papua. Namun sepertinya Pemerintah masih salah langkah dalam melakukan penanganan. Benarkah demikian?

Keputusan Jenderal Goliat Tambuni ditanggapi oleh Mathias Wenda. Dalam pernyataannya di situs papua merdeka news pada 24 Maret 2015, Mathias  menganggap keputusan tersebut hanyalah keinginan pribadi dan tidak akan menyurutkan perjuangan Papua menuju kemerdekaan. Mathias Wenda yang mengaku sebagai Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua/West Papua Revolutionary Army (TRWP/WPRA) juga menegaskan bahwa keputusan untuk menyerahkan diri, atau menyerah kepada NKRI atau pihak manapun oleh orang Papua, bukanlah cerita baru dan bukan juga hasil kerja keras NKRI dalam meng-indonesia-kan orang Papua.

Perjuangan Papua Merdeka itu sendiri sejak tahun 2000 dilakukan melalui kampanye yang diberi julukan “Koteka Revolution” oleh penulis bernama Paul Kingsnorth dalam bukunya “One No, Many Yeses: An investigative journey though the anti-globalisation movement.” Buku ini menarik karena merangkai dan meringkas berbagai gerakan kemerdekaan dan gerakan menentang imperlialisme dan neo-kolonialisme di seluruh muka bumi. Istilah koteka revolution itu sendiri muncul ketika Paul Kingsnorth ditemani tokoh pemuda perjuangan Papua Merdeka, Benny Wenda datang ke tanah Papua. Koteka revolution  itu sendiri membagi 2 sayap perjuangan kemerdekaan Papua, yaitu sayap militer dan sayap perjuangan politik. Sayap militer di bawah pimpinan Jenderal Mathias Wenda menjalankan kepemimpinan ala Panglima Perang dalam suku-suku di pegunungan Tengah Papua. Sementara sayap politik saat ini dimobilisasi oleh Benny Wenda pada tatanan internasional.

Dalam strateginya, sepak terjang Benny Wenda sejak tahun 2012 mulai mendekat ke Amerika Serikat (AS) dan melakukan upaya internasionalisasi masalah Papua. Keberlanjutan dari pendekatan tersebut kemudian adalah pada Februari 2013, Benny Wenda memulai “Freedom Tour” ke AS, Selandia Baru, Australia, Papua New Guinea, dan Vanuatu. Tujuan utamanya adalah untuk mem-framing isu self-determination.

“Freedom Tour” merupakan kelanjutan dari kampanye “Free West Papua” yang telah dimulai oleh Wenda sejak tahun 2004 dari pengasingannya di Oxford, Inggris. Saat itu pesan utama dalam kampanyenya adalah masalah pelanggaran HAM di Papua. Dengan dukungan pemerintah lokal Oxford, Benny Wenda berhasil membuka kantor pusat “Free West Papua” di Oxford pada tahun 2013. Pada bulan Mei 2013, Benny Wenda melanjutkan kampanye internasionalnya untuk pembebasan Papua. Benny berbicara di Sydney Opera House dalam acara TEDx, yang notabene adalah acaratalkshow bonafide yang memiliki jangkauan dan pengaruh cukup signifikan.

Salah satu titik balik menguatnya misi menarik simpati internasional adalah pada 15 Agustus 2013 ketika konvoi tiga kapal Freedom Flotilla West Papua yang diawaki 15 aktivis Aborigin dan Papua berlayar dari Chairns, Australia, menuju Merauke, Papua, yang memunculkan beragam reaksi keras. Simpati rakyat Papua pun menguat. Sekitar 2.000 orang sempat berkumpul dalam acara berdoa bersama untuk keselamatan awak Freedom Flotilla. Sementara itu di Manokwari, 3.000 orang turun dalam aksi long marchmenyambut kedatangan Freedom Flotila pada 27 Agustus 2013.

Strategi Benny Wenda dalam menginternasionalisasikan masalah Papua juga diakui oleh mantan Diplomat RI untuk Brasil, Fredi Kambu, yang menyatakan bahwa upaya kemerdekaan Papua telah didukung oleh sekitar 1500 NGO (LSM) di Amerika latin. Dukungan ini ternyata karena proses menginternasionalisasikan Papua lebih mengekedepankan hal-hal negatif yang terjadi Papua, seperti Indonesia tidak memperhatikan dan melaksanakan pembangunan di Papua, sehingga Papua tertinggal. Pelanggaran HAM pun menjadi menu makanan yang asik di luar negeri, tanpa memperhatikan hal-hal lainnya.

Celakanya,  dukungan Papua Merdeka juga datang Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil pada 4 Maret 2014, ketika berpidato pada Sidang Tingkat Tinggi ke-25 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Dalam pidatonya, PM Vanuatu mendorong komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. PM Vanuatu menilai bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 cacat hukum dan penuh rekayasa. Agaknya, pengakuan negara-negara pasifik terhadap Papua akan menjadi agenda penting yang segera direalisasikan.

Isu negatif dan dukungan internasional itulah yang nantinya akan mengarah kepada isu self- determination. Benny Wenda beranggapan bahwa self-determination sebagai kata kunci memisahkan Papua dari NKRI. Anggapan tersebut bukannya tanpa dasar, kasus kemerdekaan Kosovo kala itu juga mengangkat isu yang sama. Self-determination adalah hak segala bangsa, belakangan gagasan self-determination telah berkembang menjadi hak asasi manusia dan menjadi dasar hukum internasional. Dalam “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People” pada tahun 1960, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa “Penaklukan rakyat oleh bangsa asing, dominasi, dan eksploitasi, adalah bentuk penyangkalan terhadap hak asasi manusia, dan bertentangan dengan Piagam PBB, serta merupakan penghalang bagi terciptanya kerjasama dan perdamaian dunia”.

Salah pendekatan

Kembali pada menyerahnya Jenderal Golioat Tambuni, sepertinya sudah sangat jelas bahwa perjuangan kemerdekaan Papua masih akan terus berlanjut. Perjuangan itu sendiri lebih mengkedepankan aspek menginternasionalisasikan permasalahan Papua dan lebih mengesampingkan perjuangan militer. Jika Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanannya hanya berpikir dalam upaya menstabilkan kondisi keamanan Papua tanpa melakukan kontra opini di mata Internasional,  maka jangan salahkan jika Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)  tahap kedua akan kembali terjadinya. Pepera  merupakan salah satu jalan menuju self- determination yang dilakukan oleh Kosovo atau seperti yang terjadi terhadap Timor Leste melalui jejak pendapatnya pada tahun 1999.

Lantas bagaimana jika nantinya Pepera kembali terjadi apakah rakyat Papua akan tetap setia pada NKRI? Rasanya sangat sulit masyarakat Papua akan setia terhadap NKRI. Indikator tersebut sudah sangat jelas tergambar dengan tidak maksimalnya penerapan otonomi khusus Papua yang belum juga berhasil meng-Indonesia-kan masyarakat Papua dengan kesejahteraan. Bahkan upaya Presiden Jokowi akhir-akhir ini dengan menjalin komunikasi Jakarta-Papua pun dinilai sia-sia saja. Upaya menjalin komunikasi ini ternyata lebih kepada mengkedepankan pendekatan keamanan. Jika demikian,  penanganan Papua ibarat dokter yang salah menerapkan diagnosis penyakit yang berdampak pada pengobatan yang keliru, bahkan berdampak pada tindakan malpraktik.

Akar persoalan di Papua sebenarnya bersumber pada masalah kesejahteraan, lalu kemudian dipolitisasi oleh faksi militer yang telah lama menguasai rezim Pemerintah Pusat di zaman Orde Baru yang kemudian terus saja bertahan hingga hari ini dengan hanya melakukan pendekatan keamanan semata. 

Bertemu Parlemen Uganda, ULMWP sampaikan petisi referendum bangsa Papua

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Parlemen Uganda Jacob Oulanyah mengatakan meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini menyerukan kemerdekaan bagi setiap negara tetapi masih ada bangsa dan rakyat yang dijajah oleh bangsa lain.

Jayapura, Jubi - Jacob Rumbiak, satu dari para pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada Jubi mengatakan ia telah bertemu dalam sebuah kunjungan kehormatan dengan Parlemen Uganda dan menyampaikan keinginan rakyat West Papua untuk merdeka dan berdulat sebagai sebuah negara.

“Kami ingin Uganda mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Afrika untuk mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua di PBB untuk merdeka,” kata Rumbiak, Sabtu (8/4/2017).

Rumbiak, mantan tahanan politik West Papua ini mengaku telah bertemu dengan anggota Parlemen Uganda pada Jumat (7/4/2017).  Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan petisi referendum yang ditandatangani oleh rakyat West Papua dan menyampaikan kondisi rakyat West Papua yang terus menerus menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

“Kami percaya kekuatan Uganda di Uni Africa (AU) dapat menggembleng suara Afrika di New York untuk membantu kami. Bangsa West Papua berjuang untuk mempertahankan eksistensi kami di muka bumi ini. Jika kami tidak berjuang sekarang, suatu saat nanti pasti bangsa Papua akan hilang dari muka bumi ini. Saat ini saja, Orang Asli Papua sudah menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri,’” jelas Rumbiak.

Lanjut Rumbiak, Parlemen Uganda berjanji mendukung rakyat West Papua berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Parlemen Uganda Jacob Oulanyah mengatakan meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini menyerukan kemerdekaan bagi setiap negara tetapi masih ada bangsa dan rakyat yang dijajah oleh bangsa lain.

“Mengapa ada bangsa tertentu yang menguasai bangsa lain?” tanyanya.

Oulanyah mengatakan kekuatan setiap negara di dunia saat ini terletak pada generasi mudanya. Ia berharap bangsa West Papua mengoptimalkan kekuatan generasi muda untuk memperjuangkan kemerdekaan.

“Generasi muda Papua harus berjuang untuk kemerdekaan bangsanya,” ujar Oulanyah.

Dalam kesempatan tersebut, Jacob Rumbiak menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada Jacob Oulanyah. (*)

PBB membuat Papua Barat Wilayah Kepercayaan Dan Pemerintah Indonesia Saat Ini Adalah Melanggar Pasal 76 dari Piagam PBB Yang Majelis Umum Membuat Anggota Subjek PBB Ketika Itu Membuat Resolusi 1752 (XVII).

Para anggota PBB termasuk anggota PBB Pacific memiliki kewajiban hukum untuk memberitahu Sekretaris Jenderal bahwa ia perlu untuk menambahkan resolusi Majelis Umum 1752 (XVII) dengan agenda Dewan Perwalian, yang Sekretaris Jenderal diperlukan tetapi gagal untuk melakukannya pada tahun 1962. PBB mengirim tentara Indonesia ke Papua Barat, selama lima puluh tahun mereka telah diperkosa, disiksa, dan dibunuh; itu sudah terlambat untuk Dewan Perwalian PBB membuka mata terhadap wilayah ini kepercayaan.

                                                       Apa koloni?

Ini adalah “Sebuah daerah dikendalikan secara politis oleh sebuah negeri yang jauh” *, wilayah dan orang-orang di bawah kontrol politik dari administrasi remote atau asing.
Sebuah koloni, atau “non-self-mengatur wilayah”, juga eksternal untuk keanggotaan PBB meskipun Negara pengadministrasian pendudukan asing atau mungkin menjadi anggota dari PBB, lihat UN Charter bab XI.
Papua Barat dan orang-orang Papua Barat menjadi subjek klaim kolonial Belanda pada abad ke-19 dan menjadi tunduk pada aturan nominal Belanda sampai PBB menguasai koloni di bulan Oktober 1962.
Kolonisasi PBB telah lima puluh tahun teror squashing hak berbicara, berkumpul, dan kehidupan di bawah PBB yang dipilih administrator Indonesia ..
TAPOL Laporan: “Tidak ada tahanan politik Penindasan protes politik di Papua Barat?”
Yale studi sekolah hukum dari tahun 2004, Pelanggaran HAM Indonesia di Papua Barat: Penerapan Hukum Genosida untuk Sejarah Contro Indonesia

Apa yang dimaksud dengan wilayah perwalian?

 Ini adalah konsep yang dibuat dalam bab 12 * Piagam (konstitusi) Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu adalah koloni yang PBB telah menerima tanggung jawab hukum. Salah satu jenis “wilayah perwalian” adalah koloni yang PBB telah memutuskan untuk Administrasi berdasarkan Pasal 85 dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 77 bagian 1 (c) bab itu.

Papua Barat menjadi wilayah perwalian PBB ketika Majelis Umum membuat resolusi 1752 (XVII) menyetujui pendudukan PBB dan administrasi Irian Barat (Papua Barat) sebagai pasal 85 Piagam PBB memungkinkan Majelis Umum dapat dilakukan.

Legacy hari

 Piagam PBB membutuhkan PBB untuk melindungi wilayah kepercayaan di bawah artikel 76, 87, dan 88 sampai wilayah-wilayah telah menjadi sesama anggota PBB yang telah disepakati dalam pasal 78 Piagam PBB. Meskipun PBB memutuskan pada tahun 1963 untuk menarik diri dari Papua Barat dan memungkinkan Indonesia untuk menduduki koloni, PBB (Dewan Keamanan) masih diperlukan untuk latihan artikel 76 (untuk melindungi hak asasi manusia), 87 (untuk mendengar petisi), dan 88 (untuk memantau kondisi) di Papua Barat hingga Papua Barat menjadi sesama anggota PBB yang telah disepakati dalam pasal 78 Piagam PBB.

Kesulitannya adalah bahwa masyarakat dan negara-negara Melanesia tidak tahu bahwa Papua Barat adalah wilayah perwalian PBB. Hal ini karena Amerika Serikat untuk kepentingannya sendiri seperti yang dijelaskan oleh Departemen Luar Negeri AS, menyusun perjanjian kepercayaan tanpa menyebutkan Bab XII dari Piagam PBB atau perwalian meskipun Sistem Perwalian (Bab XII) adalah satu-satunya sarana yang PBB bisa setuju untuk menempati koloni.
Persyaratan hari ini adalah bagi PBB untuk melanjutkan tugas hukum untuk melindungi rakyat Papua Barat dari Indonesia dan lain-lain setelah PBB telah mengakui kapasitas hukum dan tugas untuk melakukannya di bawah Sistem Perwalian Bab XII dari Piagam PBB. Metode termudah untuk mencapai ini adalah untuk anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mulai meminta PBB, “adalah Papua Barat merupakan wilayah perwalian?”

Apa “Majelis Umum” dan “Dewan Keamanan”?

 Mereka adalah organ (bagian) dari PBB didefinisikan dalam pasal 3, 4, dan 5 dari Piagam PBB. Biasanya hanya Dewan Keamanan di bawah bab 7 pasal 42 dan 48 dapat menggunakan pasukan PBB. Pengecualian adalah pasal 85 dari Piagam PBB yang memungkinkan Majelis Umum PBB untuk mengotorisasi pekerjaan dari setiap koloni yang Majelis menyetujui perjanjian perwaliamanatan bawah Perwalian Sistem Bab XII pasal 85 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kronologi
Apr 1961 – NSC (Dewan Keamanan Nasional Amerika) menjalankan kampanye untuk meyakinkan Presiden AS Kennedy untuk mendukung skema NSC untuk mendapatkan Indonesia ke Papua Barat
Apr 1961 – Belanda ingin menjadikan Papua Barat sebagai wilayah perwalian PBB
Apr 1961 – sedikit AS Barat dewan Papua
Sep 1961 – ulangi Belanda berharap untuk Papua Barat menjadi wilayah perwalian
Oktober 1961 – kesepakatan masyarakat Belanda perwalian
Feb 1962 – Robert F Kennedy komentar pada situasi
Agustus 1962 – * Pernyataan tentang perjanjian *
Sep 1962 – Laporan PBB untuk 1962
Sep 1962 – Agenda 1962 Majelis Umum, lihat butir akhir
Mei 1963 – Indonesia menjadi administrator yang ditunjuk PBB wilayah
posting 1973 – ringkasan PBB Sejarah Administrasi
-Pemberitahuan-Jika PBB mengganti nama file lagi, ini adalah salinan dari itu ag-059 UNTEA.pdf

Apakah Papua Barat merupakan wilayah perwalian?
Majelis Umum menyetujui Perjanjian New York pada tahun 1962 dengan membuat resolusi Majelis Umum 1752 (XVII), lihat sesi ke-17 Majelis Umum.

Juga pada tahun 1962 tentara PBB menduduki Papua Barat, lihat Ringkasan Sejarah PBB dan 1962 PBB Yearbook halaman 124-128.
Masalahnya adalah bahwa AS dan orang lain yang bersedia mengorbankan West New Guinea untuk mendapatkan hubungan dagang dengan Jenderal Indonesia. Para anggota PBB memiliki motif mementingkan diri sendiri untuk membuat subjek koloni ke Sistem Perwalian sebagai sarana untuk memungkinkan masuknya militer Indonesia, sedangkan anggota PBB tidak berniat pernah mengakui pilihan rakyat Papua Barat untuk indepndence.
Kesimpulan: Ya Papua Barat adalah wilayah perwalian PBB karena itulah satu-satunya cara bahwa resolusi Majelis Umum 1752 (XVII) mampu untuk mengizinkan penggelaran pasukan PBB dari Pakistan untuk menduduki koloni Papua Barat.
Kesimpulan: Ya saat Anda membaca persyaratan bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Anda akan menemukan bahwa perjanjian 1962 yang ditulis sesuai dengan masing-masing beberapa persyaratan, termasuk persyaratan akhir yang disetujui oleh Majelis Umum. Perjanjian 1962 memiliki bentuk dan melakukan fungsi dari perjanjian perwaliamanatan karena ini adalah perjanjian perwaliamanatan untuk PBB untuk menerima tanggung jawab atas West New Guinea, Papua Barat.
perbandingan
Persetujuan Majelis Umum untuk kesepakatan mengenai Somaliland, 442 (V)
Persetujuan Majelis Umum persetujuan untuk kesepakatan mengenai Irian Barat, 1752 (XVII)
Pernyataan Majelis Umum PBB mengenai Somaliland, 1479 (XV)
Pernyataan Majelis Umum PBB mengenai perjanjian 1962, 2504 (XXIV)
Pernyataan PBB tentang West New Guinea, dokumen arsip
Melakukan “Act of Free Choice” perubahan apa-apa?
Tidak, acara yang Indonesia menyebut “Act of Free Choice” tidak diakui oleh PBB (baik Majelis Umum atau Mahkamah Internasional) baik sebagai referendum atau tampilan “penentuan nasib sendiri” oleh orang-orang Papua Barat . Tidak peduli apa yang dikatakan Indonesia, dan tidak peduli apa yang pendukung Jakarta seperti Bob Carr mengatakan.
Hanya Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki yurisdiksi untuk mengatakan dengan otoritas jika rakyat Papua Barat telah memberikan kedaulatan mereka kepada kekuatan asing.
1962 Perjanjian (Perjanjian New York) tidak menggambarkan kebutuhan normal untuk pengakuan keputusan rakyat oleh Majelis Umum PBB mayoritas, pemungutan suara oleh semua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang bukan warga negara asing.

Apa kewajiban hukum para anggota PBB ke wilayah perwalian?
Pasal 76
Tujuan dasar dari sistem perwalian, sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan dalam Pasal 1 Piagam ini, harus:
bagi perdamaian dan keamanan internasional lebih lanjut; untuk mempromosikan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan penduduk wilayah kepercayaan, dan perkembangan progresif mereka terhadap pemerintahan sendiri atau kemerdekaan yang mungkin sesuai dengan keadaan tertentu dari masing-masing wilayah dan masyarakat dan keinginan dinyatakan bebas dari masyarakat terkait, dan yang mungkin disediakan oleh ketentuan setiap perjanjian perwaliamanatan;  untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, dan untuk mendorong pengakuan saling ketergantungan dari masyarakat dunia, dan  untuk menjamin perlakuan yang sama dalam masalah sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara mereka, serta perlakuan yang sama untuk yang kedua dalam administrasi peradilan, tanpa mengurangi pencapaian tujuan tersebut di atas dan tunduk pada ketentuan Pasal 80.

 Pasal 87
Majelis Umum dan di bawah wewenangnya, Dewan Perwalian, dalam menjalankan fungsinya, dapat:
Mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh otoritas administrasi;     menerima petisi dan memeriksa mereka dalam konsultasi dengan otoritas administrasi; menyediakan untuk kunjungan berkala ke masing-masing wilayah kepercayaan pada waktu yang telah disepakati dengan otoritas administrasi, dan
mengambil ini dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan.
  Pasal 88
Dewan Perwalian harus merumuskan kuesioner pada kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan penduduk wilayah masing-masing kepercayaan, dan otoritas administrasi untuk setiap wilayah kepercayaan dalam kompetensi Majelis Umum wajib membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum atas dasar kuesioner tersebut.
Resolusi Majelis Umum 1514 (XV)
1514 (XV). Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat
Majelis Umum,
Mengingat penentuan dicanangkan oleh masyarakat dunia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegaskan kembali. . .
Menyatakan bahwa:
1. Penundukan rakyat untuk penaklukan asing, dominasi dan eksploitasi merupakan pengingkaran hak asasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB dan ini merupakan hambatan untuk promosi perdamaian dunia dan kerjasama.
2. Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dengan hak mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Memadainya kesiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan.
4. Semua aksi bersenjata atau tindakan represif dari segala jenis diarahkan terhadap masyarakat yang bergantung akan berhenti untuk memungkinkan mereka melaksanakan damai dan bebas hak mereka untuk menyelesaikan kemerdekaan, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.
5. Langkah segera harus diambil, dalam Trust dan Non-Pemerintahan Sendiri Wilayah atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk mentransfer semua kekuatan untuk masyarakat wilayah-wilayah, tanpa syarat apapun atau pemesanan, sesuai dengan kehendak mereka dinyatakan bebas dan keinginan, tanpa membedakan ras, keyakinan atau warna, untuk memungkinkan mereka untuk menikmati kemerdekaan penuh dan kebebasan.
6. Setiap upaya yang ditujukan untuk gangguan parsial atau total kesatuan nasional dan integritas wilayah suatu negara tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7. Semua Negara harus amati setia dan ketat ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar kesetaraan, non-campur tangan dalam urusan internal semua Negara, dan penghormatan terhadap hak berdaulat dari semua bangsa dan integritas teritorial mereka.
Rapat pleno 947,
14 Desember 1960.

Tapi, bisa orang mengatakan Papua Barat bukan wilayah perwalian?
Sebuah kesalahan umum adalah untuk mencari kata formular, fase tertentu Anda ingin melihat dalam dokumen, tetapi tidak ada persyaratan dalam Bab XII untuk kesepakatan untuk menggunakan kata “amanah”. Sebuah alasan logis tidak Perjanjian New York atau Majelis Umum persetujuan res.1752 (XVII) menggunakan amanah kata adalah karena Indonesia merasa tidak nyaman dengan kenyataan hukum, Indonesia tidak akan menandatangani perjanjian kecuali PBB dan perjanjian tidak menggunakan kata perwalian.

Kesalahan lain oleh orang-orang baru untuk pertanyaan perwalian, adalah untuk membingungkan ‘System’ dari Piagam PBB Bab XII dengan ‘Dewan’ dari Piagam PBB Bab XIII. Tidak ada kebutuhan untuk Dewan Perwalian untuk menjadi administrator PBB, dan pada kenyataannya Pasal 81 dari Piagam memerlukan perjanjian untuk “menunjuk pihak yang akan melaksanakan administrasi wilayah trust”. Penciptaan UNTEA adalah sarana memenuhi persyaratan Bab XII sementara tidak menempatkan koloni di bawah kendali Dewan Trustesship dimana Indonesia tidak akan menerima, dan tanpa menempatkan administrasi PBB di bawah kontrol Indonesia yang Belanda tidak akan menerima. Ini adalah JUGA alasan bahwa pasal 12 dari Persetujuan New York memberi PBB pilihan untuk memungkinkan pemerintahan Indonesia atau tidak, karena Belanda bersikeras PBB harus memiliki pilihan.
Sebuah kesalahan umum ketiga adalah untuk melihat ke un.org halaman web mengharapkan bahwa mereka adalah sumber otoritatif informasi, tetapi mereka tidak. Semua halaman web di un.org dilindungi oleh penyangkalan hak cipta dan persyaratan pernyataan kebijakan penggunaan, website jelas memperingatkan pengguna bahwa mereka menggunakan informasi tersebut ada pada risiko mereka sendiri. Yang paling penting, para pekerja kantor menulis halaman web dan yang mengumpulkan daftar wilayah Non-berpemerintahan sendiri tidak pengacara menempatkan nama mereka ke halaman web un.org klaim menyangkal status kolonial Papua Barat.
Hanya Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki yurisdiksi untuk memutuskan apakah Papua Barat adalah wilayah kepercayaan, tapi akal sehat mengatakan Papua Barat dan media harus bertanya “Apakah Papua Barat merupakan wilayah perwalian?”
Secara teknis ini berarti Presiden saat Wilayah Kepercayaan bawah kekuasaan 1 peraturan Dewan prosedur harus memanggil pertemuan langsung ofthe Dewan Perwalian untuk latihan resolusi Majelis Umum 171 (III) sehingga ICJ dapat menjawab pertanyaan.
Hal ini juga berarti setiap anggota PBB memiliki kewajiban moral dan hukum mungkin untuk mengirimkan keinginan mereka untuk Majelis Umum untuk meminta ICJ pertanyaan yang sama.
Sebagai anggota Dewan dan tetangga Papua Barat Keamanan, Australia harus bersemangat untuk memenuhi kewajibannya dengan mengajukan pertanyaan di Dewan Keamanan. Tapi Australia anggota PBB jujur ​​atau akan menempatkan hubungan perdagangan dengan Indonesia menjelang HAM regional???
Siapa saja anggota Dewan Perwalian? Para anggota Dewan Keamanan ditambah mana anggota PBB dalam pendudukan wilayah perwalian, lihat bab 13 dari Piagam PBB.
Pernyataan terakhir oleh PBB tentang status wilayah Papua Barat dalam dokumen ini menggambarkan Indonesia sebagai “administrator saat ini”.

Harap diingat bahwa SEMUA-halaman web pada UN.ORG ditutupi oleh penolakan PBB untuk efek: “Situs ini mungkin berisi saran, pendapat dan pernyataan dari berbagai penyedia informasi PBB tidak mewakili atau mendukung keakuratan atau keandalan. saran, pendapat, pernyataan atau informasi lain yang disediakan oleh penyedia informasi, setiap Pengguna dari Situs ini atau setiap orang atau badan lain. Ketergantungan pada saran tersebut, pendapat, pernyataan, atau informasi lain juga akan beresiko Pengguna sendiri. ”
Ingatlah juga bahwa Indonesia dan Reuters telah menerbitkan mis-informasi tentang Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1969, dan itu terlalu banyak akademisi gagal untuk membaca dokumen itu sendiri karena mereka menganggap Reuters memahami dan mengungkapkan seluruh cerita … Resolusi Majelis Umum 2504 (XXIV) mengatakan apa-apa tentang kedaulatan Papua Barat, dan tidak mengklaim telah dicabut status kepercayaan PBB wilayah yang masih dan sedang diadministrasikan oleh Indonesia sambil menunggu “tindakan penentuan nasib sendiri” ketika PBB mudah-mudahan akan mengakui pilihan berdaulat rakyat Papua Barat.
Isu PBB

Isu PBB

PBB tampaknya berada dalam penundaan dari Piagam PBB dan telah sejak tahun 1962, yang akan menjadi masalah media bisa query di New York dan Jenewa.
Dengan tindakan PBB dan kelalaian tindakan, hak asasi manusia telah ditangguhkan dalam koloni West New Guinea (Papua Barat) karena menjadi koloni diadministrasikan PBB (trust wilayah) pada tahun 1962. Ratusan ribu orang telah tewas, nomor tidak diketahui telah diperkosa, dan bangsa telah ditolak kebebasan (penentuan nasib sendiri) selama lima puluh tahun.
Berdasarkan Piagam PBB, kondisi di setiap koloni harus dilaporkan kepada organisasi baik di bawah pasal 73 (e) Piagam, atau di bawah artikel 87 dan 88 Piagam jika itu adalah “wilayah perwalian”. Namun PBB menghentikan kondisi pemantauan di koloni West New Guinea (Papua Barat) pada tahun 1962, dan tidak berusaha menerapkan artikel 73 (e), 87, atau 88 dari Piagam PBB sejak saat itu.

Kenapa? Emas, uang, keuntungan, alasan umum untuk menutup mata dengan genosida dan pertambangan kolonial.

Latar Belakang tambang Amerika dan New York Agreement

Koloni memiliki terkaya emas dunia & desposit tembaga, Ertsberg, yang Rockefeller dan pemegang saham lain dari corporattion Freeport inginkan. Pada tahun 1961 seorang direktur Freeport Robert Lovett mendapat McGeorge Bundy temannya ditunjuk sebagai penasehat keamanan nasional di Washington DC dari mana mereka dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS untuk keuntungan mereka.

Secara hukum PBB tidak dapat membeli atau menjual orang (perbudakan) tetapi di bawah pasal 12 Piagam PBB dapat menjadi administrator dari seluruh koloni sampai mereka diperbolehkan untuk menentukan kedaulatan mereka, penentuan nasib sendiri dengan suara publik yang masih belum diperbolehkan di Papua Barat.

Seperti con-artis atau lier, perusahaan-perusahaan dan teman-teman mereka bercerita yang berbeda untuk orang yang berbeda, mereka mengatakan kepada Presiden AS bahwa mengorbankan Papua Barat akan menyelamatkan dunia dari komunisme, mereka mengatakan kepada anggota PBB lainnya yang mengorbankan Papua Barat akan menyelamatkan dunia dari perang dengan Indonesia, dan mereka mengatakan kepada pengacara bahwa transfer administrasi dari Belanda ke PBB adalah untuk kepentingan rakyat Papua. -Mereka adalah kebohongan yang bertentangan. Sebenarnya sederhana, direksi Freeport ingin izin usaha pertambangan emas murah untuk Papua Barat, tembaga, perak, dll, yang mereka beli dari Jenderal Suharto pada tahun 1967. Mereka tidak berniat memungkinkan “tindakan penentuan nasib sendiri” berjanji akan diizinkan oleh 1969.
Tambang bernilai $ miliaran ke Jenderal Indonesia dan pemegang saham Amerika, mereka tidak berniat memungkinkan “tindakan penentuan nasib sendiri” didefinisikan dalam perjanjian 1962 PBB. Dan mereka masih akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mencegah Papua Barat yang disebutkan di Majelis Umum PBB.
Ketika Majelis Umum PBB membuat resolusi 1752 (XVII), PBB secara hukum diharuskan untuk menambahkan Papua Barat ke dalam agenda Dewan Perwalian, tapi ini belum pernah dilakukan. Para dermawan dari PBB masih belum menambahkan Papua Barat ke dalam agenda Dewan Perwalian telah Freeport dan Bechtel perusahaan dan mitra bisnis mereka di Jakarta dengan mengorbankan rakyat Papua Barat.

Freeport adalah pertama pertambangan asing lisensi Jenderal Suharto ditandatangani dan pengusaha terus membuat tak terhitung $ miliar dari pengaturan  para pengusaha dapat dan pengaruh latihan di Washington dan di antara anggota Majelis Umum PBB

Orang-orang Papua Barat sudah memilih merdeka tapi media Amerika tidak melaporkan hal ini. Daftar pemilih telah dibuat dan di Januari 1961 koloni wakil-wakil terpilih untuk Dewan New Guinea pada bulan April 1961 yang menjadi bagian mereka dari pemerintahan Irian Barat. Enam bulan kemudian Dewan New Guinea mendengar rencana Amerika, dan untuk mencegah teror pemerintahan Indonesia itu menciptakan manifesto ini kemerdekaan menyatakan keinginan rakyat mereka untuk bebas, untuk menjadi sebuah negara merdeka yang disebut Papua Barat yang ingin “hidup dalam damai dan untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dunia “.

Amerika dan kemudian PBB telah mengabaikan Papua Barat menginginkan kebebasan, hak asasi manusia, kemerdekaan mereka.

1962  Kesepakatan Perjanjian

Pada bulan September 1961 Belanda mengumumkan bahwa mereka ingin koloni menjadi wilayah perwalian PBB, tanpa Indonesia diperbolehkan untuk menduduki Papua. Tapi Amerika menolak untuk mendukung perwalian PBB kecuali Indonesia menjadi administrator wilayah PBB.

Di New York, Amerika menyusun perjanjian yang sesuai dengan pasal 12 dari Piagam Perserikatan Bangsa Amerika mulai berlaku ketika Majelis Umum PBB aproved kesepakatan. PBB pada Oktober 1962 menegaskan pekerjaan yang bermusuhan yang ditolak izin untuk rapat umum di Papua dan menolak untuk mendengar petisi berdasarkan Pasal 87 dari Piagam PBB, dan sebagai administrator, PBB Mei 1963 memilih untuk memungkinkan Indonesia untuk menduduki & Administrasi koloni sambil menunggu “tindakan penentuan nasib sendiri” selambat-lambatnya tahun 1969.
Perjanjian tersebut menjadi “perjanjian perwaliamanatan” ketika Majelis Umum PBB mendukung kesepakatan tersebut dalam resolusi 1752 (XVII), sebagaimana disyaratkan dari perjanjian perwaliamanatan berdasarkan Pasal 85 dari Piagam PBB.
Pada tahun 1967 Indonesia secara ilegal menjual hak pertambangan dugaan koloni kepada perusahaan Freeport.

perwalian

Piagam PBB ditulis sehingga setelah PBB menjadi administrator koloni apapun, wilayah itu akan tetap menjadi “wilayah perwalian” bahkan jika PBB memutuskan untuk mengizinkan satu anggotanya untuk mengambil alih administrasi wilayah kepercayaan. Satu-satunya ketentuan yang piagam PBB membuat “trust wilayah” status untuk mengakhiri adalah pasal 78 – “The sistem perwalian tidak berlaku untuk wilayah yang telah menjadi anggota PBB, hubungan antara yang didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan kedaulatan. “.
Dengan kata lain, Papua Barat akan tetap menjadi wilayah Kepercayaan PBB hingga Papua Barat telah menentukan kedaulatannya (suatu tindakan penentuan nasib sendiri), dan telah diterima sebagai anggota PBB berdaulat oleh anggota lain. Atau Mahkamah Internasional latihan yurisdiksi peradilan sendiri untuk efek yang sama.

“Aturan hukum mensyaratkan bahwa anggota PBB memungkinkan “pemerintahan sendiri” dan “damai” mereka berjanji dalam Piagam PBB.
Aturan hukum mengharuskan anggota PBB untuk melindungi hak asasi manusia dari “penentuan nasib sendiri” yang dijanjikan dalam Resolusi Majelis Umum 1514 (XV), dan resolusi 1541 (XV).
Aturan hukum menuntut PBB untuk memungkinkan “tindakan penentuan nasib sendiri” yang dijanjikan dalam perjanjian perwaliamanatan.”

Seperti yang telah didokumentasikan dalam US Department of record Negara, Amerika untuk kepentingannya sendiri dibuat Perjanjian ini ditandatangani oleh Belanda, PBB, dan Indonesia menyepakati istilah untuk pekerjaan mereka dan administrasi Irian Barat sebagai koloni sampai Sekretaris Jenderal laporan PBB “kepada Majelis Umum pada pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri dan hasil daripadanya” dan “pihak-pihak” .. “mengenali dan mematuhi hasil tindakan penentuan nasib sendiri”.

Hal ini tidak relevan dengan status teritorial PBB Papua Barat apakah kesepakatan belum selesai, tapi saat itu terjadi perjanjian tidak akan selesai sampai Sekretaris Jenderal PBB dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas mencatat sebuah “tindakan penentuan nasib sendiri “seperti yang dipersyaratkan oleh pasal 21 perjanjian.
Sebagai kesepakatan internasional yang melibatkan PBB, hanya Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perdebatan apapun jika itu ada.
Dalam istilah hukum, Indonesia ditinggalkan klaimnya kedaulatan pada tahun 1962 dengan menandatangani perjanjian New York Agreement dalam pertukaran untuk administrasi koloni hingga tujuh tahun sebelum mengizinkan suatu “tindakan diri detrermination” sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian.
Indonesia memiliki TIDAK BERHAK untuk menjual izin pertambangan ke Freeport atau BP, tidak berhak untuk mengibarkan bendera Indonesia selama Morning Star. Kedaulatan dan hak milik milik rakyat Papua Barat, selalu memiliki, dan mereka TIDAK properti untuk diperdagangkan antara kekuatan asing.
Papua Barat menjadi tunduk pada sistem Perwalian ketika Majelis Umum, termasuk Indonesia dan Netherlans mendukung resolusi 1752 (XVII).

Terakhir Pernyataan PBB

Terakhir pernyataan PBB tentang Papua Barat bebas dari penolakan tampaknya telah dalam dokumen ini dari tahun 1970 yang menyatakan:
Sejarah administrasi
PBB Otoritas Sementara di Irian Barat (UNTEA) dibentuk untuk mengelola Irian Barat, yang terletak di pulau New Guinea. Pada tahun 1963 Nugini Belanda menjadi Irian Barat, yang pada tahun 1973 berubah nama menjadi Irian Jaya dan saat ini dikelola oleh Indonesia. UNTEA diberikan Irian Barat dari Oktober 1962 sampai Mei 1963. Administrator adalah Djalal Abdoh.
Harap dicatat bahwa halaman web yang diterbitkan di un.org tunduk pada penolakan dalam “persyaratan penggunaan” dan atau “hak cipta” pemberitahuan, seperti “Situs ini mungkin berisi saran, pendapat dan pernyataan dari berbagai penyedia informasi The United. bangsa tidak mewakili atau mendukung keakuratan atau keandalan saran, pendapat, pernyataan atau informasi lain yang disediakan oleh penyedia informasi, setiap Pengguna dari Situs ini atau setiap orang atau badan lain. Ketergantungan pada saran tersebut, pendapat, pernyataan, atau lainnya informasi juga akan menjadi beresiko Pengguna sendiri. “

Sebuah catatan samping: 1969  (tapi penting bagi Ban Ki-moon)

“Tindakan pilihan bebas” acara pada tahun 1969 adalah tidak relevan karena bukan suatu tindakan penentuan nasib sendiri, juga tidak Sekretaris Jenderal atau klaim Umum Majelis itu.
Peristiwa tahun 1969 itu tidak relevan karena mereka tidak mempengaruhi kedaulatan Papua Barat dan karena itu tidak mempengaruhi status wilayah perwalian. Bahkan administrator yang sama, Indonesia, tetap dalam administrasi koloni.
Seperti yang terjadi, Perjanjian New York tidak berhasil diselesaikan. Meskipun Majelis Umum dalam Resolusi 2504 (XXIV) keliru menuduh Sekretaris Jenderal telah menyelesaikan tugasnya, tetapi tugas dalam pasal 21 perjanjian tidak selesai sampai laporan Sekretaris Jenderal pada suatu tindakan penentuan nasib sendiri.

Pemerintahan saat koloni
Video ringkasan tentang Papua Barat
Akses pada tahun 2012, Prt 2, jurnalis Swiss ditangkap di Jayapura – 2010, wartawan Belanda ditahan – 2009
Operasi militer di Papua Barat
Freeport Freeport 1996 2006 Ertsberg – Wikipedia
lingkungan

Permohonan
Saya telah menyusun petisi ini yang saya mengundang anggota masyarakat Papua Barat jika Anda ingin, untuk mendukung dan secara terbuka memberikan salinan surat langsung kepada Presiden dan anggota Perserikatan Bangsa Dewan Perwalian Serikat.

Saya percaya Papua Barat adalah wilayah Bangsa Amerika kepercayaan yang Perserikatan Bangsa Dewan Perwalian Serikat harus bertanya tentang dan harus meminta Komite Khusus Dekolonisasi PBB tentang.

Konsep hukum – Kedaulatan

Baik Belanda maupun PBB yang dimiliki kedaulatan rakyat Papua dan tanah air mereka.
Sama seperti Amerika dilakukan penentuan nasib sendiri pada tahun 1776, demikian juga setiap bangsa memiliki hak untuk memilih kemerdekaan atau tunduk pada beberapa pemerintahan lainnya.
Baik Belanda maupun PBB bisa memberikan Indonesia sesuatu yang mereka tidak sendiri, Perjanjian itu hibah untuk memungkinkan masing-masing untuk menduduki dan menegakkan kontrol koloni, tetapi JUGA adalah kesepakatan untuk memungkinkan dan mengakui penentuan nasib sendiri.
Kedaulatan masih milik rakyat Irian Barat sampai mereka memutuskan itu milik mereka sendiri atau pemerintah lainnya, proses yang disebut penentuan nasib sendiri yang PBB belum diakui telah dieksekusi.
Jakarta tidak memiliki hak legal untuk menjual lisensi tambang Freeport pada tahun 1967 atau BP sekarang. Para Jenderal Indonesia tidak memiliki hak hukum untuk menebang hutan Papua Barat. Dan Jakarta tidak memiliki hak hukum untuk mencoba dan membagi Papua Barat terhadap dirinya sendiri, atau untuk menunda bertentangan penentuan nasib sendiri untuk tanda tangan itu pada Perjanjian dan bertentangan dengan dugaan penerimaan itu dari PBB Resolusi Majelis Umum 1514 (XV).

Konsep hukum – Sistem Perwalian
Ketika dunia mengesahkan piagam Bangsa Amerika merupakan bagian penting dari tujuan itu adalah untuk mengakhiri penjajahan dan mendukung bahwa piagam termasuk tiga bab berjudul:

BAB XI: PERNYATAAN TENTANG NON-DIRI-PENGATUR WILAYAH
BAB XII: INTERNASIONAL SISTEM WALI
BAB XIII: THE WALI COUNCIL

Konsep Hak Asasi Manusia – Penentuan nasib sendiri / Dekolonisasi
Majelis Umum PBB Resolusi 1514 (XV),
14 Desember 1960: PERNYATAAN TENTANG PEMBERIAN KEMERDEKAAN KE NEGARA KOLONIAL DAN MASYARAKAT
Majelis Umum PBB Resolusi 1541 (XV),
14 Desember 1960: Sebuah deklarasi yang menggabungkan persyaratan disepakati untuk “Penentuan nasib sendiri”, PRINSIP YANG HARUS GUIDE ANGGOTA DALAM MENENTUKAN BAIK NOR AN KEWAJIBAN ADA MENGIRIM INFORMASI UNTUK DISEBUT DALAM PASAL 73e OF THE CHARTER

Kontak, Anda dapat menghubungi,

Penulis di Amerika daeron@optushome.com.au Papua Barat Netork di http://www.wpaction.org, blog, atau facebook Australia West Papua Association di http://www.zulenet.com/awpa/, surat-daftar, atau facebook Inggris Gratis kampanye Papua Barat dihttp://www.freewestpapua.org, blog, atau facebook
AK Rockefeller Soundtrack untuk New World Order Belanda “Tanahku Papua Barat” Jerman Panduan West Papua Kampagne

Halaman lain yang menarik
Papua Barat Media – urusan berita dan arus
Informasi Papua Barat Kit
Sebuah arsip untuk peneliti dan orang lain tertarik dekolonisasi yang berkaitan dengan Papua Barat
Web Papua
Sebuah arsip (2008) untuk mahasiswa, peneliti, pekerja pembangunan, tokoh masyarakat, instansi pemerintah dan lainnya yang bekerja pada isu-isu yang relevan dengan Papua Barat.
Sebuah Edith Cowan University proyek untuk menggunakan infographics untuk menyampaikan latar belakang zona konflik.
Pesawat Sea, Penjelajah Belanda dan Coral tercekik

Free West Papua,
sebuah puisi oleh Bill Anderson 2010.
Surrey Hills, Australia.

Dengan Waters Papua Barat,
Sedih Pulau Teman,
Kami duduk dan menangis.
Lihatlah Kuda Pale …
Jika kita lupa Anda Papua Barat,
Sedih Pulau Teman,
Biarkan lidah kami split,
tangan kita kehilangan keterampilan mereka.
Dan namanya …
berapa lama
harus kita melihat Utara,
Sedih Pulau Teman,
ngeri dan Malu?
Adalah kematian …

Sumber : http://colonywestpapua.info/