Nabire, Jubi - Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini seakan direduksi pada soal pemilikan saham. Padahal, yang lebih mendasar adalah soal sengketa kepemilikan lahan yang dipakai oleh Freeport untuk menambang.
“Sudah waktunya pemerintah dan Freeport memberikan pengakuan terhadap pemilik tanah adat khususnya suku Amungme, Kamoro dan pada umumnya rakyat bangsa West Papua,” ujar Markus Haluk, penulis buku "Menggugat Freeport Suatu Jalan Penyelesaian Konflik," ketika dikonfirmasi Jubi via selular, Selasa, (21/3/2017).
Menurut Haluk, tanah sebagai saham maka perjanjian bentuk apa pun oleh Pemerintah Indonessai maupun Freeport wajib hukumnya bernegosiasi dengan pemilik tanah. “Semua bentuk solusi yang diambil dalam negosiasi bersama tiga pihak pemilik saham tanah, pemilik saham uang Freeport dan pemilik saham UU pemerintah Republik Indonesia,” paparnya.
Apalagi selama 50 tahun kehadiran Freeport, tercipta konflik berkepanjangan di daerah Mimika. “Hingga menyingkirkan dan memusnahkan Suku Amungme, Kamoro dan suku-suku kerabat lain di pegunungan Cartenz yang bagi orang Papua, namanya adalah Pegunungan Nemangkawi,” terangnya.
Menurut Arnold Mamperior dalam bukunya “Amungme Manusia Utama Dari Nemangkawi Pegunungan Cartensz, Gunung Yelsegel Ogopsegel” adalah wilayah keramat (tempat asal mula leluhur suku Amungme) dan sebagai tempat beristirahatnya burung Yelki dan Ongopki yang dipuja keret-ndartem (klan) Narkime dan Magal.
Gunung yang puncaknya 130 meter dari permukaan tanah dan kedalamannya dua kali lipat ke dalam perut bumi ini, sudah lenyap dikeruk oleh Freeport dan kini yang tersisa adalah ceruk, sumur raksasa, yang airnya berasal dari curah hujan.
Tokoh perempuan suku Amungme, Mama Yosepha Alomang mengatakan, keberadaan PT Freeport sejatinya tidak memiliki manfaat bagi warga Papua. Keberadaannya justru menghancurkan kehidupan orang-orang asli Papua.
“Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis,” jelasnya baru-baru ini.(*)
Posting Komentar